TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN HUKUM DALAM PENENTUAN BESARAN PESANGON PASCA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (STUDI KASUS NOMOR 220K/Pdt.Sus-PHI.2022)

Daeli, Adventy Natalia (2026) TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN HUKUM DALAM PENENTUAN BESARAN PESANGON PASCA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (STUDI KASUS NOMOR 220K/Pdt.Sus-PHI.2022). S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_isi_Daftar_Gambar_Daftar_Tabel_Daftar_lampiran_Abstrak) HalJudulDaftarisiDaftarGambarDaftarTabelDaftarlampiranAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (947kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (886kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (664kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (287kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (536kB)

Abstract

Mahkamah Konstitusi belum menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 karena masih dalam perbaikan. Pemerintah berusaha merumuskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada 30 Juli 2019, PT Tang Mas melakukan Proses Perundingan Bipartit dan 2 Agustus 2019, PT Tang Mas memberlakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada 212 pekerjanya. Penelitian ini menggunakan Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Penelitian Hukum Normatif serta bersifat deskriptif analitis sedangkan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan Teknik Data Studi Pustaka dan pendekatan secara Yuridis Kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dari 212 pekerja yang di PHK hanya 27 pekerja yang menerima pesangon. Sarannya adalah PT Tang Mas akan baik sekali jika membuat Man Power Plan (MPP) yang tepat sasaran. Maksudnya adalah dalam penerimaan pekerja harus dihitung lima tahun ke depan proyeksinya bagaimana, apakah perlu penambahan orang atau tidak dalam pengambilan keputusan penambahan pekerja. Jika memang harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), usahakan ini adalah keputusan terakhir./The Constitutional Court has not declare the Constitution no. 11 of 2020 invalid because it is still under of revision. The Government is trying through Government Regulation no. 35 of 2021 that concerning Work Termination for Certain Time, Outsourcing, Working Time and Rest Time and Termination of Employment in accordance with the provisions of Article 81 and Article 185 (2) of the Constitution no. 11 of 2020 that concerning of Cipta Kerja. 30th July 2019, PT Tang Mas carried out of the Bipartite Negotiation Process and 2nd August 2019, PT Tang Mas imposed Termination of Employment for 212 workers. This study used the principle of legal certainty, legal benefits and normative legal research using data study is of the 212 workers who were laid off only 27 workers received severance pay. Suggestion of PT Tang Mas that to make Man Power Planning (MPP) to recruit workers to right target. PT Tang Mas have to calculate in the next five years how it is estimated whether or not additional people are needed in making decision to add workers. If really have to do the Termination of Employment, it have to be the last decision.

Actions (login required)

View Item