PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ATAS PENAHANAN IJAZAH OLEH PERUSAHAAN SEBAGAI JAMINAN DALAM HUBUNGAN KERJA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 13/PdT.Sus-PHI/2019/PN Tte Juncto Putusan Kasasi Nomor 538 K/Pdt.Sus-PHI/2020)

Tambunan, Ruth Kusma Dewi (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ATAS PENAHANAN IJAZAH OLEH PERUSAHAAN SEBAGAI JAMINAN DALAM HUBUNGAN KERJA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 13/PdT.Sus-PHI/2019/PN Tte Juncto Putusan Kasasi Nomor 538 K/Pdt.Sus-PHI/2020). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_isi_Daftar_Gambar_Daftar_Tabel_Daftar_lampiran_Abstrak) HalJudulDaftarisiDaftarGambarDaftarTabelDaftarlampiranAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (803kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (859kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (768kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (819kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (635kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (664kB)

Abstract

Perkerja merupakan faktor pendukung utama dalam tujuan suatu perusahaan, perusahaan sebagai tempat penyedia lapangan pekerjaan, mensyaratkan dalam menerima tenaga kerja dengan menahan ijazah asli milik karyawan, agar karyawan tidak bisa melanggar aturan yang ada pada perusahaan, secara tidak langsung perusahaan membatasi hak pekerja untuk memilih pekerjaan yang layak bagi dirinya. Penahanan ijazah dilakukan atas dasar kebebasan berkontrak pada perjanjian kerja, hal ini menjadi suatu permasalahan jika tidak adanya pengaturan Perundang-undangan yang pasti dalam mengatur boleh atau tidaknya dilakukan penahanan ijazah pada saat retkrutmen suatu pekerjaan hal ini mengakibatkan adanya kekosongan hukum. Yang menjadi pokok permasalahannya adalah belum ada pengaturan hukum yang pasti sebagai payung hukum untuk melindungi hak-hak pekerja. Tujuan dari adanya pembentukan Perundang-undangan atas penahanan ijazah adalah untuk menutupi kekosongan hukum dan sebagai suatu bentuk perlindungan hukum yang pasti dalam melindungi hak dan kepentingan pekerja maupun perusahaan agar tidak saling dirugikan dalam melaksanakan hubungan kerja. Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini juga menggunakan teori kepastian hukum dan perlindungan hukum yang ditopang bersama data yang diperoleh dari data kepustakaan diantaranya buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlindungan hukum bagi pekerja yang ijazah asli miliknya ditahan dalam putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte Juncto Putusan Kasasi Nomor 538K/Pdt.Sus-PHI/2020 yang menghukum Tergugat untuk mengembalikan dokumen asli/ijazah milik Penggugat./Employment is the main supporting factor in the goals of a company, the company as a place that provides employment opportunities requires that in accepting workers they retain the employee’s original diploma, so that eployees cannot violate the company’s existing rules, indirectly the company limits the worker’s right to choose a job worthy of him self. Retention of diplomas is carried out on the basis of freedom of contract in work agreements. This becomes a problem if there is no definite legal regulation governing whether or not diplomas can be with held during recruitment for a job, this results in a legal vacuum. The main problem is that there is no definite legal regulation as a legal umbrella to protect workers rights. The purpose of establishing regarding the retention of diplomas is to cover the legal vacuum and as a form of definite legal protection in protecting the rights and interests of workers and companies so that they are not harmed by each other in carrying out work relations. The type of research used in this writing is normative juridical research using statutory regulations and a case approach by data obtained from literature data, including books, statutory regulations and court decisions. Based on the research results, legal protection for workers whose original diplomas were withheld in the Ternate District Court decision Number 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte Juncto Cassation Decision Number 538K/Pdt.Sus-PHI/2020 which punished the defendant to return the documents original/diploma belonging to the Plaintiff.

Actions (login required)

View Item