PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMANFAATAN TANAH OLEH PEMILIK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENGGUNAAN TANAH TANPA HAK ATAU IZIN YANG SAH STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 21/PID.CR/2019/PN.BDG

WAJONGKERE, HEPPY (2025) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMANFAATAN TANAH OLEH PEMILIK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENGGUNAAN TANAH TANPA HAK ATAU IZIN YANG SAH STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 21/PID.CR/2019/PN.BDG. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Cover_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalCoverJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (339kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (371kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (323kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (225kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (126kB)
	Text (DAFTAR_PUSTAKA) DAFTARPUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (138kB)

Abstract

Tesis ini meneliti penegakan hukum terkait penggunaan tanah tanpa izin oleh pihak yang berhak atau penguasanya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960. Kajian difokuskan pada Putusan Nomor 21/Pid.CR/2019/PN.Bdg, di mana terdakwa yang sama sekali tidak pernah menjual tanahnya dihadapkan pada peralihan hak melalui notaris, sehingga sertifikat tanah tercatat atas nama pelapor. Pembelaan hukum terdakwa dalam persidangan berhasil membuat terdakwa dibebaskan dari seluruh tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan studi kasus. Sumber hukum primer yang dianalisis meliputi KUHP, KUHAP, UUPA, dan PERPU Nomor 51 Tahun 1960. Analisis difokuskan pada penerapan unsur tindak pidana, proses penyidikan, pemeriksaan perkara tipiring dengan acara cepat, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kasus ini belum sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum karena terdapat perbedaan interpretasi mengenai hubungan hukum perdata dan pidana dalam transaksi jual beli tanah yang menjadi dasar perkara. Hakim menyatakan perbuatan terdakwa terbukti, tetapi tidak memenuhi unsur pidana karena hubungan hukum perdata masih berlaku, sehingga penyelesaian lebih tepat melalui jalur perdata. Temuan ini menekankan perlunya regulasi yang jelas dan kehati-hatian penyidik dalam menerapkan PERPU Nomor 51 Tahun 1960 agar sengketa tanah yang sejatinya bersifat perdata tidak berujung pada kriminalisasi. Kata kunci: penegakan hukum, pemanfaatan tanah, PERPU 51/1960, tindak pidana ringan, Putusan 21/Pid.CR/2019/PN.Bdg / This thesis examines the enforcement of law concerning the use of land without permission by the rightful owner or possessor, as regulated under the Government Regulation in Lieu of Law (PERPU) Number 51 of 1960. The study focuses on Decision Number 21/Pid.CR/2019/PN.Bdg, in which the defendant, who had never sold the land, faced a transfer of rights through a notary, resulting in the land certificate being registered under the complainant’s name. The defendant’s legal defense in court successfully led to acquittal from all charges (ontslag van alle rechtsvervolging). The research employs a normative juridical method with a statutory and case study approach. Primary legal sources analyzed include the Criminal Code (KUHP), Criminal Procedure Code (KUHAP), Basic Agrarian Law (UUPA), and PERPU Number 51 of 1960. The analysis focuses on the application of criminal elements, investigation processes, expedited minor criminal case procedures, and the judge’s considerations in rendering the verdict. The results indicate that law enforcement in this case does not fully reflect legal certainty due to differing interpretations regarding the relationship between civil and criminal law in land sale transactions underlying the case. The judge found the defendant’s actions proven but not fulfilling the elements of a criminal offense, as the civil legal relationship remained valid, making resolution through civil mechanisms more appropriate. The findings underscore the need for clear regulations and caution by investigators in applying PERPU Number 51 of 1960 to prevent the criminalization of land disputes that are essentially civil in nature. Keywords: law enforcement, land utilization, PERPU 51/1960, minor criminal offense, Decision 21/Pid.CR/2019/PN.Bdg

Actions (login required)

View Item