PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI CRS DAN FATCA DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN PEMBUKAAN REKENING DI BANK INDONESIA

KAMBEY, YANTI IVONE (2025) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI CRS DAN FATCA DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN PEMBUKAAN REKENING DI BANK INDONESIA. S2 thesis, PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (419kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (370kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (318kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (316kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (262kB)
	Text (DAFTAR_PUSTAKA) DAFTARPUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (221kB)

Abstract

Perlindungan hukum bagi masyarakat dalam implementasi crs dan fatca dalam meningkatkan kepatuhan pembukaan rekening di bank indonesia Pertukaran informasi sangat penting untuk mengatasi ketidak seimbangan atau asimetri informasi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Bank. Dalam hal ini, Bank memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi yang diperlukan oleh DJP. Namun, DJP menghadapi kendala karena adanya regulasi yang membatasi aksesnya terhadap data dan informasi keuangan wajib pajak yang tersimpan di Bank. Untuk memperoleh akses tersebut, DJP harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 yang mengatur tentang syarat dan prosedur pemberian izin untuk membuka rahasia bank. Penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Bahan yang dikumpulkan adalah berupa informasi data empirik yang bersumber dari buku buku, jurnal, hasil laporan penelitian resmi maupun ilmiah dan literatur lain yang mendukung tema penelitian ini. Kedua, membaca bahan kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Bank Indonesia (Kanwil BI) Lampung belum melaksanakan atau bahkan mengetahui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Meskipun demikian, DJP tetap melakukan sosialisasi kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK), dan OJK telah melaksanakan sesuai dengan POJK No.25/POJK.03/2019. Kebijakan ini berdampak pada Bank, di mana Ditjen Pajak menyatakan bahwa Bank kini memiliki kewajiban tambahan untuk memberikan laporan tahunan kepada DJP. Beberapa Bank bahkan harus menyewa konsultan untuk memahami aspek legal dalam pembuatan laporan dan konsultan IT, serta menghadapi tantangan terkait kepercayaan nasabah. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, CRS, FATCA, Kepatuhan, Bank Indonesia

Actions (login required)

View Item