Akibat Hukum Perjanjian Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Yang Tidak Terlaksana Bagi Kreditor Separatis

Rivaldi, Webi Achmad (2025) Akibat Hukum Perjanjian Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Yang Tidak Terlaksana Bagi Kreditor Separatis. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (HalJudulAbstrakDaftarIsiDaftarGambarDaftarTabelDaftarLampiran) HalJudulAbstrakDaftarIsiDaftarGambarDaftarTabelDaftarLampiran.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BABI) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (6MB)
	Text (BABIII) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (11MB) | Request a copy
	Text (BABIII) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB) | Request a copy
	Text (BABIV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB) | Request a copy
	Text (BABV) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (393kB) | Request a copy
	Text (DaftarPustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah disebabkan banyaknya perusahaan-perusahaan yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah disahkan dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, sehingga mengakibatkan kreditor berdasarkan piutangnya melakukan upaya hukum dengan mengajukan pembatalan perdamaian. Penelitian ini adalah merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu adalah dengan melakukan pendekatan-pendekatan pada peraturan perundang-undangan terkait. Teknik pengumpulan data dalam proses penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yaitu dengan menggunakan literatur publikasi, situs website, buku, artikel dan/atau jurnal yang diolah secara kualitatif. Adapun hasil penelitian pertama adalah penyebab tidak terlaksana perjanjian perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang oleh debitor, karena perjanjian perdamaian yang tidak dibuat berdasarkan keadaan yang sebenarnya baik dalam, laporan keuangan, jumlah asset, dan rencana bisnis yang sudah tidak lagi mampu menghasilkan keuntungan, oleh karenanya debitor dan kreditor haruslah menganalisa terlebih dahulu rencana perdamaian sebelum disahkan menjadi perjanjian perdamaian. Hasil penelitian kedua adalah akibat hukum akibat tidak terlaksana perjanjian perdamaian bagi kreditor separatis, dengan tertahannya hak untuk melaksanakan eksekusi pada masa tetap merupakan suatu kekaburan hukum bagi kreditor separatis dalam melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, dan jangka waktu yang hanya 2 (dua) bulan dalam mengeksekusi sendiri jaminannya setelah debitor dalam keadaan insolvensi, yang mana jangka waktu tersebut sangatlah tidak relevan dalam bisnis untuk menjual asset jaminan yang nilainya cukup besar, oleh karenanya kreditor separatis haruslah mencari terlebih dahulu pembeli asset yang menjadi jaminan sebelum melakukan upaya pembatalan perjanjian perdamaian/The background of this research is due to the large number of companies that are unable to fulfill their obligations based on peace agreements that have been approved in the postponement of debt payment obligations, resulting in creditors taking legal action based on their receivables by filing for the annulment of the peace agreement. This research is a normative juridical study, which involves approaches to related legal regulations. The data collection technique in this research process is by using secondary data, namely by utilizing literature publications, websites, books, articles, and/or journals that are processed qualitatively. The first research finding is the cause of the failure to implement the peace agreement in the postponement of debt payment obligations by the debtor, due to the peace agreement not being based on the actual circumstances concerning financial statements, asset amounts, and business plans that can no longer generate profit. Therefore, the debtor and creditor must first analyze the peace plan before it is ratified into a peace agreement. The result of the second study is the legal consequences of the failure to implement the peace agreement for secured creditors, where the suspension of the right to execute during the fixed period creates a legal ambiguity for secured creditors in exercising their rights as if bankruptcy did not occur, and the time frame of only 2 (two) months to execute their collateral after the debtor is in a state of insolvency, which is very irrelevant in business to sell collateral assets of considerable value, therefore secured creditors must first seek buyers for the collateral assets before making efforts to annul the peace agreement

Actions (login required)

View Item