ANALISIS YURIDIS GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Pendekatan Kasus Pembangunan Jalan Daerah Prioritas Pariwisata di Desa Golo Mori Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur)

MEDAN, FELIKS SUWANDRI MEDAN (2025) ANALISIS YURIDIS GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Pendekatan Kasus Pembangunan Jalan Daerah Prioritas Pariwisata di Desa Golo Mori Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur). S2 thesis, UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.

	Text (HalJudulDaftarIsiDaftarGambarDaftarTabelDaftarLampiranAbstrak) HalJudulDaftarIsiDaftarGambarDaftarTabelDaftarLampiranAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (978kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (978kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (978kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (978kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (977kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (975kB)

Abstract

Penelitian ini membahas aspek yuridis terkait pemberian ganti kerugian dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, khususnya pada proyek pembangunan jalan daerah prioritas pariwisata di Desa Golo Mori, Kabupaten Manggarai Barat. Tujuan utama penelitian adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan pemberian ganti kerugian agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam praktik pengadaan tanah di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan mengumpulkan data melalui studi literatur dan wawancara dengan pihak terkait, seperti pemerintah daerah, masyarakat terdampak, dan pihak pelaksana proyek. Manfaat penelitian ini sangat penting bagi pembuat kebijakan dan pelaksana pengadaan tanah, karena hasilnya dapat menjadi dasar rekomendasi dalam memperbaiki prosedur dan regulasi pengadaan tanah agar lebih transparan, adil, dan mengedepankan perlindungan hak masyarakat yang terdampak. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya kajian hukum agraria dan pengadaan tanah di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan aspek keadilan dan kepastian hukum dalam proses ganti kerugian. Hasil penelitian mengungkapkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dengan praktik di lapangan, termasuk ketidakjelasan kriteria penentuan besaran ganti kerugian serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengadaan tanah. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik sosial dan menghambat pembangunan yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan dan perbaikan mekanisme pengadaan tanah yang lebih partisipatif dan akuntabel untuk memastikan hak-hak masyarakat terlindungi dan pembangunan dapat berjalan dengan baik."/"This study examines the legal aspects of compensation in land acquisition for public interest projects, specifically focusing on the road development project in the priority tourism area of Golo Mori Village, Manggarai Barat Regency. The main objectives are to evaluate the implementation of compensation payments in accordance with applicable laws and regulations, and to identify challenges faced during the land acquisition process in practice. The research employs a normative and empirical juridical approach, collecting data through literature review and interviews with relevant stakeholders, including local government officials, affected communities, and project implementers. The findings of this study are significant for policymakers and land acquisition practitioners, as they provide a foundation for recommendations to improve procedures and regulations, making them more transparent, fair, and protective of the rights of affected communities. Additionally, this research contributes academically by enriching the legal studies on agrarian law and land acquisition in Indonesia, especially regarding justice and legal certainty in compensation processes. The results reveal a gap between existing regulations and their application in the field, including unclear criteria for determining compensation amounts and insufficient community involvement in the acquisition process. These issues potentially lead to social conflicts and hinder the progress of desired development projects. Therefore, policy reform and improvements in land acquisition mechanisms that are more participatory and accountable are necessary to ensure the protection of community rights and the smooth implementation of development.

Actions (login required)

View Item