Implementasi Tanggung Jawab Pemilik Kapal untuk Menyingkirkan Kerangka Kapal yang Mengganggu Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Rahardian, Mamick (2023) Implementasi Tanggung Jawab Pemilik Kapal untuk Menyingkirkan Kerangka Kapal yang Mengganggu Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_I) BAB_I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_II) BAB_II.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_III) BAB_III.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (956kB)
	Text (BAB_IV) BAB_IV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (796kB)
	Text (BAB_V) BAB_V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (283kB)
	Text (DAFTAR_PUSTAKA) DAFTAR_PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (772kB)

Abstract

Kasus kecelakaan kapal yang terjadi pada perairan Indonesia dengan jenis kecelakaan kapal seperti tenggelam, terguling, kandas, dan tabrakan telah terjadi. Setelah menderita kerusakan parah akibat kecelakaan laut seperti tubrukan kapal atau terdampar/kandas sebuah kapal mungkin sebagian atau seluruhnya tenggelam. Kerangka kapal itu sendiri serta muatannya dan minyak, hidrografi, elemen lalu lintas, meteorologi, teknis, lingkungan laut dan maritim mempengaruhi keselamatan dalam bernavigasi kapal. Pembiaran terhadap kerangka kapal dan/atau muatannya dapat menimbulkan kecelakaan laut apabila tidak segera dilakukan tindakan lanjut untuk penyingkiran kerangka kapal tersebut. Kegiatan penyingkiran kerangka kapal, ini memang memerlukan pembiayaan cukup besar yang memberatkan para pemilik kapal, Untuk itu diperlukan sarana pengalihan risiko itu melalui asuransi. Namun tetap saja terjadi adanya kerangka kapal yang tidak diangkat oleh pemiliknya. Dengan demikian rumusan masalah yang diangkat adalah, apakah tanggung jawab pemilik kapal untuk penyingkiran kerangka kapal yang mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran dan bagaimana tanggung jawab penyingkiran kerangka kapal yang mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran dari pihak asuransi dan pemerintah. Teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum dan sistem hukum. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menemukan kebenaran yang didasarkan dengan logika keilmuan hukum dari segi normatif, dengan menggunakan metode pendekatan melalui peraturan perundang-undangan (Statute Approach). Jenis data yang dipakai adalah data sekunder yang bersumber dari Studi Kepustakaan/Studi dokumen (documentary study). Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder (teknik studi kepustakaan) dan memperkuat penelitian dilakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan narasumber. Kemudian teknik analisis data . berupa fakta hukum dianalisis dengan Undang-Undang, teori dan pendapat ahli untuk mencari jawaban atas rumusan masalah yang di bahas. Kesimpulan dari penelitian ini, pertama Pelaksanaan tanggung jawab pemilik kapal untuk penyingkiran kerangka kapal yang mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran di Indonesia belum berjalan dengan baik, dimana masih ada kapal-kapal yang tenggelam atau karam di laut di karenakan kecelakaan tidak diangkat oleh perusahaan atau pemilik kapal tersebut. Kedua, Tanggung jawab pihak asuransi terhadap pemilik kapal yang mengikuti Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal (wreck removal insurance) sesuai dengan polis asuransi, dimana pemberian klaim sesuai dengan polis asuransinya. Apabila pihak asuransi tidak melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran klaim yang dimintakan tertanggung maka pihak asuransi dapat dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pemerintah telah berupaya melaksanakan tugas tanggung jawabnya dalam pengangkatan kerangka kapal yang mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci : Tanggung jawab Hukum, Pemilik, Asuransi, dan Pelayaran./ IMPLEMENTATION OF SHIPOWNER'S RESPONSIBILITY TO REMOVE SHIP FRAMES THAT INTERFERE WITH THE SAFETY AND SECURITY OF SHIPPING BASED ON LAW NUMBER 17 OF 2008 CONCERNING SHIPPING Cases of ship accidents have occurred in Indonesian waters with types of ship accidents such as sinking, overturning, running aground and collisions. After suffering serious damage due to a maritime accident such as a ship collision or stranding/grounding a ship may be partially or completely sunk. The ship's frame itself and its cargo and oil, hydrography, traffic elements, meteorology, technical, marine and maritime environments influence the safety of ship navigation. Neglect of the ship's frame and/or its cargo can cause maritime accidents if further action is not taken immediately to remove the ship's frame. This activity of removing the ship's skeleton requires quite a large amount of funding which is burdensome for the ship owners. For this reason, a means of transferring risk through insurance is needed. However, it still happens that there are ship frames that are not removed by their owners. Thus, the formulation of the problem raised is, what is the responsibility of the ship owner for the removal of the ship's skeleton which disturbs the safety and security of shipping and what is the responsibility for the removal of the ship's frame which disturbs the safety and security of shipping from the insurance company and the government. The theory used is the theory of legal certainty and the legal system. This research is normative legal research by finding the truth based on the logic of legal science from a normative perspective, using the method of approach through legislation (States Approach). The type of data used is secondary data sourced from literature studies/document studies (documentary study). Data collection techniques in research were carried out using secondary data (library study techniques) and to strengthen the research, data collection was carried out through interviews with sources. Then data analysis techniques. in the form of legal facts analyzed with laws, theories and expert opinions to find answers to the formulation of the problem being discussed. The conclusion of this research is, firstly, the implementation of the shipowner's responsibility for the removal of the ship's skeleton that disrupts the safety and security of shipping according to Law Number 17 of 2008 concerning Shipping in Indonesia has not gone well, where there are still ships that have sunk or sunk at sea due to accidents not raised by the company or the shipowner. Second, the responsibility of the insurance party to the ship owner who participates in wreck removal insurance is in accordance with the insurance policy, where the provision of claims is in accordance with the insurance policy. If the insurer does not carry out its obligations in paying claims requested by the insured, the insurer may be subject to sanctions in accordance with the agreement contained in the agreement and in accordance with applicable laws and regulations. Meanwhile, the government has attempted to carry out its responsible duties in removing ship frames that disrupt shipping safety and security in accordance with the mandate of applicable laws and regulations. Keywords: Legal Liability, Owner, Insurance, and Shipping.

Actions (login required)

View Item