Implikasi Peraturan Mentri Energi Dan Sumber Daya Mineral Dan Energi No.18 Tahun 2021 Terhadap Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Untuk Memenuhi Kebutuhan Minyak Di Dalam Negri

Simanjuntak, Sukses (2022) Implikasi Peraturan Mentri Energi Dan Sumber Daya Mineral Dan Energi No.18 Tahun 2021 Terhadap Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Untuk Memenuhi Kebutuhan Minyak Di Dalam Negri. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (303kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (373kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (373kB)

Abstract

Kebutuhan BBM dalam negeri tidak bisa dipenuhi dari Kilang Pertamina, sehingga dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dilakukan importasi minyak mentah dan produk, yang dinilai menyebabkan defisit neraca perdagangan Indonesia dan pemerintah membuat kebijakan menerbitkan Permen ESDM Nomot 18 Tahun 2021, agar KKKS memprioritaskan penjualan minyak ke Pertamina dengan harga sepakat sesuai kelaziman bisnis. Permasalahannya adalah bagaimana pengaturan hukum tentang Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) bidang pemanfaatan minyak bumi dan implikasinya terhadap KKKS. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menganalisa perundang-undangan yang berlaku Dalam mekanisme Kontrak Bagi Hasil, KKKS wajib menyerahkan 25% bagiannya ke pemerintah untuk kebutuhan dalam negeri, sementara 75% lainnya bebas dijual ke pasar, di arahkan agar djual ke Pertamina. Kenyataannya Implikasi permen ini dinilai menimbulkan permasalahan, antara lain, sebagian KKKS menawarkan harga yang disepakati lebih mahal dari harga impor, karena beberapa KKKS menawarkan harga dengan menambahkan komponen pajak penjualan dalam negeri, biaya pengganti minyak yang akan dibeli di luar negeri dan proses penerbitan rekomendasi ekspor menjadi lebih lambat dan tujuan kebjakan tidak bisa tercapai sepenuhnya. Pihak Pertamina diberikan fleksibilitas untuk memilih minyak mentah dari kontraktor sepanjang dinilai ekonomis dan lebih murah dibandingkan impor. Aturan Permen ini dapat dikatakan hanya sebagai himbauan untuk bertransaksi antara Pertamina dengan KKKS./ Domestic fuel consumption cannot be fulfilled from the Pertamina Refinery, so in order to meet the needs of the community, crude oil and products are imported, which are considered to be causing Indonesia's trade balance deficit and the government has made a policy to issue MEMR Regulation No. 18 of 2021, so that KKKS prioritize oil sales to Pertamina at a deal price according to business practice. The problem is how to regulate the law regarding Cooperation Contract Contractors (KKKS) in the field of petroleum utilization and its implications for KKKS. The research method used is a normative legal research method by analyzing the applicable legislation. Under the Production Sharing Contract mechanism, KKKS are obliged to hand over 25%% of their share to the government for domestic needs, while the other 75% are free to sell to the market, directed to be sold to Pertamina. In fact, the implication of this regulation is considered to arise problems, among others, the dealed price is more expensive than the import price, because some KKKS offer prices with a domestic sales tax component, the cost of instead of oil to be purchased abroad and the process of issuing export recommendations is slower and slower. policy objectives cannot be fully achieved. Pertamina is allowed the flexibility to choose crude oil from contractors as long as it is considered economical and cheaper than imports. This regulation can be assume merely as a suggestion for transactions between Pertamina and KKKS.

Actions (login required)

View Item