Ganti Rugi Hak Atas Tanah Ulayat Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Papua

Wospakrik, Fitriyani (2021) Ganti Rugi Hak Atas Tanah Ulayat Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Papua. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Abstrak_Daftar_Isi) HalJudulAbstrakDaftarIsi.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (537kB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (162kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (212kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (183kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (192kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (9kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (139kB)

Abstract

A. Nama : Fitriyani Wospakrik B. Nomor Induk Mahasiswa : 1740050085 C. Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara D. Judul : Ganti Rugi Hak Atas Tanah Ulayat Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Papua E. Jumlah Halaman : 101Halaman F. Daftar Acuan : 23 Buku, 14 Jurnal/Seminar, 4 Artikel Internet, 12 Peraturan Perundang-undangan G. Kata Kunci : Ganti Rugi, Hak Ulayat H. Ringkasan Isi : Di masa sekarang ini Papua merupakan salah satu daerah yang menjadi fokus pemerintah untuk melaksanakan pembangunan, berbagai infrastruktur yang dibangun untuk kepentingan umum. Namun ketersediaan tanah sangat terbatas sehingga tanah-tanah hak ulayat yang menjadi korban. Tanah dianggap sakral oleh masyarakat hukum adat maka ketika tanah itu digunakan untuk pembangunan dapat menghilangkan potensi budaya, ekonomi maupun status sosialnya, bukan hanya penderitaan fisik yang dirasakan namun juga penderitaan batin. sehingga dalam proses ganti kerugiannya pun harus melihat pada nilai hak ulayat itu sendiri. Ketika dalam proses ganti kerugian yang tidak berdasarkan pada hukum adat dan tidak dapat menggantikan hak mereka yang hilang maka akibatnya sering terjadi konflik antara masyarakat hukum adat dan pemerintah yang tdak terhindarkan. Dalam Skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu didasarkan bahan pustakaan atau data sekunder, metode ini digunakan berhubungan langsung dengan regulasi dan kebijakan. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan-bahan yang berkaitan dengan ganti rugi hak atas tanah ulayat dari berbagai undang-undang, buku-buku dan bahan lainnya yang selanjutnya untuk mendukung pemecahan masalah dalam skripsi ini maka dilakukan wawancara dengan narasumber Alex Pui selaku Rowese dalam kepengurusan Kepala Adat di kampung kayu batu Jayapura. Hasilnya, Peraturan-Perundang-undangan yang mengatur tentang ganti kerugian tehadap hak ulayat khususnya di Papua tidak dapat menggantikan hak-hak masyarakat hukum adat yang hilang hal ini dikarenakan bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada masyarakat hukum adat di Papua banyak ditemui dalam bentuk uang namun uang tidak mampu untuk menggantikan nilai sejarah, pergaulan sosial, pergaulan/solidaritas, dan juga nilai luhur tanah ulayat. Maka pemberian ganti kerugian dapat juga dilberikan dalam bentuk Recoginite atau recognisi dengan diberikannya tanah pengganti atau dibangun fasilitas umum dan juga diberikan Pekerjaan agar keberlangsungan hidup masyarakat hukum adat setempat tetap terjaga. I. Dosen Pembimbing: 1. Dosen Pembimbing I : Dr. Aartje Tehupeiory S.H, M.H./ A. Name : Fitriyani Wospakrik B. Student ID Number : 1740050085 C. Special Program: : State Administrative Law D. Title : Indemnity for Customary Land Rights for Development for Public Interest in Papua E. Number of Pages : 101 Pages F. List of Reference : 23 Book, 14 Journal, 4 Article Internet, 12 Regulation G. Keywords : Compensation, Customary Rights H. Content Summary: Papua is currently one of the areas that the government focuses on in implementing development , various infrastructures built for the public interest. However, the availability of land is very limited so that the communal land which belongs to the victim. Land is considered sacred by the customary community, so when the land is used for development it can lose its cultural, economic and social status potential, not only physical suffering but also mental suffering. so that the compensation process must also look at the value of the customary rights itself. When in the process of compensation which is not based on customary law and cannot replace their lost rights, the inevitable result is conflict between the customary law community and the government. In this thesis, the research method used is juridical normative, which is based on library materials or secondary data. This method is used in direct relation to regulations and policies. In this case the author uses materials related to compensation for customary land rights from various laws, books and other materials which further support the problem solving in this thesis, an interview was conducted with resource person Alex Pui as Rowese in the management of the Head. Adat in the wooden stone village of Jayapura. As a result, the laws governing compensation for customary rights, especially in Papua, cannot replace the lost rights of indigenous peoples, this is because the form of compensation given to indigenous peoples in Papua is mostly in the form of money but money. unable to replace the historical value, social association, association / solidarity, and also the noble value of communal land. So the provision of compensation can also be given in the form of Recognition or recognition by giving replacement land or building public facilities and also given work so that the survival of the local customary law community is maintained. I. Lecturer: 1. Lecturer of adviser I: Dr. Aartje Tehupeiory SH, MH 2. Lecturer of adviser II: Chandra Aritonang SH, MH

Actions (login required)

View Item