Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Pada Pengadilan Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Simanjuntak, Bintang Agustinus (2022) Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Pada Pengadilan Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Abstrak_Daftar_Isi) HalJudulAbstrakDaftarIsi.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (BAB_I) BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (490kB)
	Text (Daftar_Pustaka) Daftar Pustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (382kB)

Abstract

Semakin luas kegiatan perdagangan banyak kemungkinan terjadinya sengketa timbulnya sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui litigasi (pengadilan umum) dan non-litigasi (diluar pengadilan umum). Penyelesaian sengketa melalui arbitrase menghasilkan suatu putusan yang bersifat final and binding. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memperbolehkan campur tangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase jika salah satu pihak tidak puas terhadap suatu putusan arbitrase, yaitu dengan cara mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan kepada Pengadilan Negeri. Namun dengan dinyatakan bahwa putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan tentu menjadi suatu persoalan hukum mengenai tindak lanjut dari penyelesaian sengketa antara para pihak, sementara di dalam undang-undang arbitrase sendiri tidak diatur mengenai akibat dinyatakan tidak dapat dilaksanakannya putusan arbitrase. Penelitian ini melalui metode penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan Pendekatan perundang-undangan (Statuta Approach), Pendekatan kasus (case approach), Pendekatan konseptual serta pendekatan politis, Penelitian hukum normatif adalah pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bentuk Perlindungan Hukum Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Oleh Pengadilan Negeri, pada prinsipnya Pengadilan Negeri eksekusi merupakan tindakan paksa yang dilakukan pengadilan dengan bantuan alat perlengkapan negara, guna menjalankan putusan arbitrase yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap putusan arbitrase, yang bersifat final dan langsung memiliki kekuatan hukum tetap sejak diputuskan oleh arbiter atau majelis arbiter (Pasal 60 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999). Secara Prinsip, putusan tersebut dapat dilaksanakan secara sukarela. Namun, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, maka dapat meminta bantuan pengadilan dalam melaksanakan eksekusi berdasarkan Pasal 61 serta pembatalan melalui ketentuan Pasal 70 Undang – Undang Arbitrase./ The wider the trading activity, the more possibilities for disputes to arise, these disputes can be resolved through litigation (general courts) and non-litigation (outside general courts). Dispute resolution through arbitration results in a decision that is final and binding. Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution allows court intervention in dispute resolution through arbitration if one of the parties is dissatisfied with an arbitration award, namely by submitting a request for cancellation of the arbitral award submitted to the District Court. However, by stating that the arbitral award cannot be enforced, of course, it becomes a legal issue regarding the follow-up to the settlement of disputes between the parties, while the arbitration law itself does not regulate the consequences of not being able to implement the arbitral award. This research uses a normative law research method with a statutory approach, a case approach, a conceptual approach and a political approach, normative legal research is an assessment of legal materials, both primary legal materials and secondary legal materials. Forms of Legal Protection for the Execution of Arbitration Decisions by the District Court, in principle, the execution of the District Court is a forced action carried out by the court with the help of state equipment, in order to carry out the arbitration award which has obtained permanent legal force. The arbitration award, which is final and has permanent legal force immediately since it was decided by the arbitrator or the arbitration panel (Article 60 of Law Number 30 of 1999). In principle, the decision can be implemented voluntarily. However, if it is not carried out voluntarily, it can request court assistance in carrying out executions based on Article 61 and cancellation through the provisions of Article 70 of the Arbitration Law.

Actions (login required)

View Item