Penerapan Peradilan ‘In Absentia’ Terhadap Tindak Pidana Korupsi(Dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2019/PN Ptk)

Abednego, Steven (2022) Penerapan Peradilan ‘In Absentia’ Terhadap Tindak Pidana Korupsi(Dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2019/PN Ptk). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudul_DaftarIsi_Abstrak.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (BABI) BAB I.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (716kB)
	Text (BABII) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (763kB)
	Text (BABIII) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (458kB)
	Text (BABIV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (820kB)
	Text (BABV) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (495kB)
	Text (Daftar_Pustaka) Daftar_Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (221kB)

Abstract

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peradilan ‘In Absentia’ bagi terdakwa tindak pidana korupsi selaras dengan teori terhadap pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang diharapkan dengan penerapan peradilan ‘In Absentia’ sebagai bentuk pemidanaan merupakan perwujudan pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana pendapat Howard Zehr, bahwa tindak pidana adalah pelanggaran terhadap negara dan hukum, keadilan diterapkan dengan cara mempersalahkan dan tujuan mencapai keadilan merupakan perseteruan antara pelaku tindak pidana dengan negara. Dengan dua masalah penelitian, (1) Bagaimana Penerapan Peradilan ‘In Absentia’ terhadap tindak pidana korupsi dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 21 Tahun 2001 Ttentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? (2) Bagaimana penerapan Peradilan ‘In Absentia’ terhadap tindak pidana korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 17/Pid.SusfTPK/ 2019 / PN Ptk, dan implikasinya? Berdasarkan dua masalah itu didapat hasil penelitian, (1) Peradilan ‘In Absentia’ terhadap tindak pidana korupsi, yaitu ketidak hadiran terdakwa didalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah, namun perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa. Konsep Peradilan ‘In Absentia’, yaitu ketidak hadiran terdakwa dalam proses persidangan merupakan hal yang dapat menghambat proses pemeriksaan persidangan apalagi dalam persidangan tindak pidana korupsi yang dianggap kejahatan luar biasa untuk menimalisir kerugian negara dan mengembalikan aset negara yang dikorupsi sehingga tujuan mewujudkan pemberantasan tindak pidana melalui pemidanaan pelaku tindak pidana sebagai sarana pengembalian kerugian negara atau penyelematana kekayaan negara dari hasil tindak pidana korupsi melalui Penegakan hukum tersebut dilakukan baik melalui jalur pidana, namun implikasi keputusan eksekusi belum dapat memenuhi maksud penerapan pasal 38 ayat (1) dan Penjelasannya UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nmor 20 Tahun 2001. (2) Asas yang terkandung dalam Undang-Undang hukum Acara Pidana adalah perlakukan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak membedakan perlakuan.Setiap orang yang disangka, didakwa dan disidang pengadilan wajib diberlakukan dengan baik dan dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan tetap, namun dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 17/Pid.SusfTPK/ 2019 / PN Ptk, 12 September 2019, belum mewujudkan keadilan restoratif atau belum mencapai kepastian hukum, karena tidak sesuai dengan klasul yang tidak lazim dalam putusan hukum pidana, yakni “maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun”; seharusnya klasul dilelang tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan seharusnya muncul klasul putusan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi pada kasus ini, dengan klasul DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU, sehingga selaras dengan tujuan dilaksanakannya peradilan ‘In Absentia’, yakni untuk menyelamatkan kekayaan negara melalui pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya. Selanjutnya pada Penjelasan Pasal 38 (1) UU 31/1999 disebutkan: Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menyelamatkan kekayaan negara sehingga tanpa kehadiran terdakwa pun, perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim. Kata Kunci, Peradilan ‘In Absentia’, Keadilan, Keadilan restoratif /ABSTRACT The purpose of this research is to find out how the Court of 'In Absentia' for defendants of criminal acts of corruption is in line with the theory of the expected return of assets resulting from criminal acts of corruption with the application of justice 'In Absentia' as a form of punishment is the embodiment of eradicating corruption, as Howard's opinion Zehr, that a crime is a violation of the state and law, justice is applied by blaming and the goal of achieving justice is a feud between the perpetrator of a crime and the state. With two research problems, (1) How is the application of the 'In Absentia' Judiciary to the criminal act of corruption in Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 21 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption? (2) How is the application of the 'In Absentia' Court to corruption in the Pontianak District Court Decision Number 17/Pid.SusfTPK/2019/PN Ptk, and its implications? Based on the two problems, the results of the study were obtained, (1) the 'In Absentia' Court of corruption, namely the absence of the defendant in the trial even though he had been legally summoned, but the case could be examined and decided without the presence of the defendant. The concept of 'In Absentia' Justice, namely the absence of the defendant in the trial process is something that can hinder the trial process, especially in the trial of corruption which is considered an extraordinary crime to minimize state losses and restore corrupted state assets so that the goal is to realize the eradication of criminal acts through punishment of perpetrators of criminal acts as a means of returning state losses or saving state assets from the proceeds of criminal acts of corruption through law enforcement is carried out either through criminal means, but the implications of the execution decision have not been able to fulfill the purpose of implementing article 38 paragraph (1) and its explanation of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001. (2) The principle contained in the Criminal Procedure Code is equal treatment of everyone before the law without distinction of treatment. lan must be properly enforced and considered innocent until there is a court decision that declares his guilt and obtains permanent force, but in the decision of the Pontianak District Court Number 17/Pid.SusfTPK/2019 / PN Ptk, 12 September 2019, has not realized restorative justice or has not achieve legal certainty, because it is not in accordance with the unusual clause in the criminal law decision, namely "then the property is confiscated and auctioned by the Prosecutor to cover the replacement money with the stipulation that if the Defendant does not have sufficient assets, he is sentenced to imprisonment for 2 (two) years. two years"; the clause should be auctioned off that is not in accordance with the purpose of sentencing, there should have been a clause in the verdict against the accused of corruption in this case, with the clause DROPED FOR THE STATE AND DELIVERED TO THE SEKADAU REGENCY GOVERNMENT, so that it is in line with the purpose of the 'In Absentia' trial, namely to save state assets through return of assets resulting from a criminal act of corruption based on article 38 paragraph 1 of Law Number 31 of 1999 In the event that the defendant has been legally summoned, and is not present at the court session without a valid reason, the case can be examined and decided without his presence. Furthermore, in the Elucidation of Article 38 (1) of Law 31/1999 it is stated: The provisions in this paragraph are intended to save state assets so that even without the presence of the accused, the case can be examined and decided by a judge. Keywords, 'In Absentia' Justice, Justice, Restorative Justice

Actions (login required)

View Item