Kedudukan Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Pertanggung Jawaban Pidana Pers Yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari KUHP Dan Diluar KUHP

Siagian, Matheus (2022) Kedudukan Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Pertanggung Jawaban Pidana Pers Yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari KUHP Dan Diluar KUHP. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Abstrak_Daftar_Isi_Daftar_Gambar_Daftar_Tabel) HalJudulAbstrakDaftarIsiDaftarGambarDaftarTabelDaftarLampiran.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (664kB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (418kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (567kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (289kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (272kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (199kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (19kB)

Abstract

/Peraturan Perundang-undangan mengenai pers sudah diatur pada Undang-Undang No. 40 tahun 1999. Undang-Undang tentang Pers mengatur segala aktivitas, karya serta bentuk pertanggungjawaban pers tersebut. Tujuan dilakukannya penelitian ini supaya dapat mengetahui kedudukan UU pers, dan guna mengetahui bagiamana bentuk pertanggunggjawaban dari Pers itu. Penelitian ini menggunakan metodelogi penulisan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Dalam hal ini berdasarkan undang-undang, buku, hasil penelitian, doktrin, surat kabar terkait yang terkait dengan penulisan ini.Undang-Undang Pers dalam kedudukan bisa dikaitkan sebagai hukum publik dikarenakan dalam Undang-Undang Pers sangat sesuai dengan ciri-ciri hukum publik. Pada penulisan kali ini menunjukkan apakah dengan adanya UU pers dapat menjadi pengecualian pertanggungjawaban tindak pidana pers. Undang-Undang Pers mengatur dari fungsi, peran, hak, kewajiban serta, bagaimana peratnggungjawaban tindak pidana atas dilakukan oleh aktivitas pers. Dengan bergitu pertanggungjawaban tindak pidana juga diatur dalam KHUP, sehingga dalam bentuk pertanggungjawaban tindak pidana pers dapat dibagi dalam bentuk-bentuk ada dalam redaktur, perusahaan, serta penerbit dan pencetak./ Legislation regarding the press has been regulated in Law no. 40 of 1999. The Law on the Press regulates all activities, works and forms of accountability of the press. The purpose of this research is to find out the position of the press law, and to find out how the press is held accountable. This study uses a normative juridical writing methodology, namely research conducted by examining library materials or secondary data. In this case, based on laws, books, research results, doctrines, related newspapers related to this writing. The Press Law in its position can be linked as a public law because the Press Law is in accordance with the characteristics of public law. This paper shows whether the existence of a press law can be an exception to the liability of press crimes. The Press Law regulates the functions, roles, rights, obligations as well as how the responsibility for criminal acts is carried out by press activities. In this way, criminal liability is also regulated in the KHUP, so that in the form of accountability for criminal acts the press can be divided into editors, companies, as well as publishers and printers.

Actions (login required)

View Item