Kerangka Konseptual Kontribusi Pada Pasukan Penjaga Perdamaian PBB: Studi Kasus Indonesia

Hutabarat, Leonard F. (2015) Kerangka Konseptual Kontribusi Pada Pasukan Penjaga Perdamaian PBB: Studi Kasus Indonesia. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 11 (1). pp. 47-65. ISSN 2406 8748

Text KerangkaKonseptualKontribusipadaPasukanPenjagaPerdamaianPBB.pdf Download (556kB)

Abstract

Artikel ini membahas partisipasi dalam Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa�Bangsa (PBB) sebagai instrumen kebijakan luar negeri Indonesia. Semakin pentingnya PBB dan diplomasi multilateral bagi Indonesia, mengharuskan Indonesia untuk mengoptimalkan potensi perannya dalam mendorong partisipasinya pada operasi pemeliharaan perdamaian PBB sebagai suatu instrumen kebijakan luar negeri bebas dan aktif Indonesia. Indonesia telah meningkatkan peran dan inisiatifnya dalam operasi Pasukan Penjaga Perdamaian PBB pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai implementasi dari kebijakan luar negeri Indonesia yang kreatif dan dinamis. Berdasarkan pemahaman realis, partisipasi dalam operasi perdamaian dimaksudkan dapat memenuhi kepentingan nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu untuk menyusun suatu kebijakan nasional yang mempromosikan kepentingan nasional Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Strategi yang berhasil adalah suatu proses jangka panjang yang membutuhkan suatu pendekatan yang strategis dan holistik. Menjadi sepuluh besar negara kontributor pasukan pada operasi pemeliharaan perdamaian PBB akan menjadi suatu perjalanan yang bersejarah bagi Indonesia pada dekade berikutnya. Selain itu, penyusunan suatu Buku Putih Partisipasi pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Internasional akan menjadi langkah penting yang pertama. Kata-Kata Kunci : Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pemeliharaan Perdamaian, Kebijakan Luar Negeri / This article explores Indonesia's participation in the United Nations (UN) peacekeeping forces as a foreign policy intrument. The increasing importance of the UN and multilateral diplomacy demands Indonesia to optimize its potential role in the participation ofthe UN Peace Keeping Operation (PKO) as an instrument of Indonesian independent and active foreign policy. Indonesia has increased its roles and initiatives in the UN peacekeeping forces operations in the era of President Susilo Bambang Yudhoyono's administration as an implementation of the Indonesian creative and dynamic foreign policy. Based on realist understanding that participation in peace operations may foster state's national interests, Indonesian Government needs to establish a national policy that promotes Indonesian national interests in the UN peacekeeping mission. Successful strategy is a long�term process that requires a strategic and hollistic approaches. To be among top ten troops�contributing country in the UN peacekeeping operation, it will be a historical journey for Indonesia in the next decade. On another note, establishing a particular White Paper on Participation in International Peacekeeping Mission will be an important first step. Keywords : United Nations, Peacekeeping, Foreign Policy

Actions (login required)

View Item