Peran Kurator Dalam Pengurusan Harta Debitor Pailit Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Studi Kasus: Putusan No.73/Pailit/2009/PN.NIAGA/Jkt.Pst Tentang Pernyataan Pailit PT.Pelita Propertindo Sejahtera).

Manuntun, Noris Pernando (2017) Peran Kurator Dalam Pengurusan Harta Debitor Pailit Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Studi Kasus: Putusan No.73/Pailit/2009/PN.NIAGA/Jkt.Pst Tentang Pernyataan Pailit PT.Pelita Propertindo Sejahtera). S1 thesis, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Preview	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Daftar_Tabel_Abstrak) Hal_Judul_Daftar_Isi_Daftar_Tabel_Abstrak.pdf Download (394kB) | Preview
	Text (Bab I) Bab I.pdf Restricted to Registered users only Download (149kB)
	Text (Bab II) Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (304kB)
	Text (Bab III) Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (160kB)
	Text (Bab IV) Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (9kB)
Preview	Text (Daftar_Pustaka) Daftar_Pustaka.pdf Download (225kB) | Preview

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh ketertarikan penulis tentang peran kurator dalam pengurusan harta debitor pailit. Penelitian mengenai peran dan tugas kurator dalam pengurusan harta debitor pailit (studi kasus: Putusan No.73/Pailit/2009/PN.NIAGA/Jkt.Pst tentang pernyataan pailit PT.Pelita Propertindo Sejahtera) ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor atas kepailitan yang diajukan debitor dan bagaimana penyelesaian atas harta pailit sehubungan dengan debitor mempailitkan diri. Kasus bermula dari debitor tidak mampu membayar utang lalu mempailitkan diri. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan dan dokumen dokumen untuk memperoleh data sekunder. Pendekatan normatif dalam penelitian ini dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum terhadap kreditor atas kepailitan yang diajukan debitor, sedangkan pendekatan yuridis digunakan dalam menganalisis hukum terhadap faktafakta yang terjadi untuk selanjutnya digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terkait dalam kaitannya dengan masalah perlindungan hak-hak kreditor sehubungan dengan debitor mempailitkan diri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : x Permohonan kepailitan yang dilakukan oleh debitor sesuai dengan UUKPKPU(UU No.37 Tahun 2004) maupun UUK, secara substansial tidak ada perubahan dalam syarat-syarat pengajuan permohonan kepailitan. Pada kenyataannya, syarat-syarat tersebut belum representatif dalam perlindungan hak-hak kreditor. Dapat dilihat dari tidak adanya permohonan debitor untuk meminta persetujuan kepada kreditor. Syarat syarat pengajuan permohonan kepailitan tersebut jauh dari asas keadilan bagi penyelesaian kepailitan, terutama bagi kreditor yang mempunyai debitor harta kekayaannya (boedel) tidak cukup untuk membayar keseluruhan hutang. UUKPKPU yang mengantikan UUK belum sepenuhnya lengkap untuk dapat melindungi hak-hak kreditor, sehubungan dengan kasus PT.Pelita Propertindo Sejahtera tidak ada kejelasan tentang pengembalian hutang secara penuh apabila ternyata harta kekayaan debitor pailit tidak cukup untuk membayar seluruh hutang-hutangnya, secara tidak langsung kreditor diharuskan untuk menerima kenyataan bahwa semua hutangnya tidak akan dapat dilunasi secara penuh oleh debitor pailit tanpa ada tindakan-tindakan dan solusi yang dapat dilakukan oleh kreditor sebelum permohonan kepailitan tersebut diajukan debitor pailit ke Pengadilan Niaga.

Actions (login required)

View Item