MEMBANGUN POROS MARITIM INDONESIA RELEVANSI ASPEK SOSIAL BUDAYA

Herindrasti, VL Sinta (2014) MEMBANGUN POROS MARITIM INDONESIA RELEVANSI ASPEK SOSIAL BUDAYA. In: Prosiding Konvensi Nasional 5. Universitas Budi Luhur, Jakarta.

	Text MembangunPorosMaritimIndonesia.pdf Download (1MB)
	Text (Peer_Review) PeerReviewMembangunPorosMaritimIndonesia.pdf Download (628kB)

Abstract

Pemilihan umum Indonesia 2014 ditandai dengan munculnya sosok presiden yang fenomenal -- Joko Widodo -- dari bukan siapa-siapa, seorang rakyat biasa yang menapak usaha mebel dari bawah, kemudian menjadi walikota Solo yang sukses, melompat menjadi Gubernur Jakarta dan kemudian berhasil menjadi Presiden RI ke-7 menggantikan Susilo Bambang Yudoyono yang bertahan dalam 2 periode -- setelah mengalami perjuangan yang “tidak biasa”. Visi dan misinya pun dianggap “lain daripada yang lain” yaitu ingin melakukan revolusi mental bagi masyarakat Indonesia yang mengalami “kemandekan” sosial, ekonomi dan politik di sana-sini; korupsi yang merajalela, penggelapan pajak, mafia peradilan, mafia minyak, pengkhianatan demokrasi oleh wakil rakyat dan sebagainya. Salah satu kebijakan Joko Widodo-Yusuf Kalla untuk mengembalikan kejayaan Indonesia adalah pembangunan menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat berbasiskan kepentingan nasional sehingga akhirnya dapat menjadi poros maritim dunia (global maritime axis). Namun dalam tataran realitas di lapangan, terdapat berbagai aspek yang harus diperhatikan agar pembangunan maritim dapat tercapai. Ada berbagai potensi masalah ketika pembangunan maritim hendak dijalankan, mengingat Indonesia terdiri dari puluhan ribu pulau berukuran mikro, sedang dan besar dengan masyarakat pesisirnya yang sangat beragam. Pembangunan maritim juga melibatkan berbagai sektor dan rejim kepemilikan; yang bila dicermati sektor masyarakat merupakan unsur yang paling rentan dari kedua unsur lain yaitu pemerintah dan swasta. Tulisan ini berargumen bahwa untuk membawa Indonesia menjadi kekuatan maritim besar dibutuhkan keseimbangan keterlibatan dan peran berbagai sektor – terutama sektor masyarakat pesisir yang mayoritas subsisten – melalui pemetaan geososial, budaya dan ekonomi masyarakat yang terkait dengan kelautan. Pemetaan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui masalah dan potensi sumber daya masyarakat kelautan di seluruh daerah pesisir Indonesia dan penempatan teknologi secara tepat – mengingat pembangunan maritim modern akan melibatkan unsur manajemen sumber daya modern beserta inovasi teknologinya. Pemetaan sosial budaya beragam masyarakat pesisir Indonesia akan menentukan kebijakan pemberdayaan masyarakat lokal sehingga masyarakat pesisir dapat mengikuti perubahan yang terjadi dan tidak justru terdesak, tergusur dan semakin terasing di tengah masyarakat industri. Tawaran pemetaan geososial, budaya dan ekonomi akan melengkapi orientasi pembangunan maritim yang bersifat fisik sebagaimana dipahami saat ini. Tawaran pemetaan geososial budaya ekonomi juga diharapkan menjadi faktor keberhasilan politik luar negeri andalan pemerintahan Jokowi yaitu sebagai negara kepulauan dan maritim yang kuat dan menjadi poros maritim dunia.

Actions (login required)

View Item