Dampak Putusan MK 83/PUU-XXI/2023 Terhadap Pemeriksaan Bukti Permulaan Menurut UU Nomor 7 Tahun 2021

Ula, Ahsan Fahmi (2025) Dampak Putusan MK 83/PUU-XXI/2023 Terhadap Pemeriksaan Bukti Permulaan Menurut UU Nomor 7 Tahun 2021. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Abstrak_DaftarIsi_DaftarGambar_DaftarTabel_DaftarLampiran) HalJudulAbstrakDaftarisiDaftarGambarDaftarTabelDaftarlampiran.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (493kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (844kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (884kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (705kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (504kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (217kB)

Abstract

Penelitian ini membahas dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023 terhadap pemeriksaan bukti permulaan dalam sistem perpajakan Indonesia. Putusan ini membatasi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pemeriksaan bukti permulaan dengan melarang tindakan upaya paksa seperti penyitaan dan penggeledahan tanpa izin pengadilan. Pembatasan ini menimbulkan perdebatan mengenai efektivitas penegakan hukum pajak, khususnya dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran perpajakan yang berpotensi merugikan pendapatan negara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari putusan tersebut serta bagaimana pengaruhnya terhadap kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dalam menegakkan hukum perpajakan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Studi ini menelaah peraturan perundang-undangan terkait, putusan pengadilan, serta teori hukum yang relevan guna memahami sejauh mana Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berdampak pada sistem pemeriksaan bukti permulaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan kewenangan ini dapat melemahkan efektivitas penegakan hukum perpajakan, mengingat tindakan pemeriksaan bukti permulaan merupakan tahapan penting dalam mengungkap dugaan tindak pidana pajak. Di sisi lain, putusan ini juga meningkatkan perlindungan hak wajib pajak dengan mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat pajak. Berdasarkan temuan penelitian, disimpulkan bahwa diperlukan keseimbangan antara perlindungan hak wajib pajak dan efektivitas penegakan hukum perpajakan. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif dalam mengatur prosedur pemeriksaan bukti permulaan agar tetap memberikan ruang bagi fiskus dalam menindak pelanggaran pajak tanpa melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan pengaturan yang lebih jelas, kepastian hukum bagi wajib pajak dan otoritas perpajakan dapat terjaga, sehingga penegakan hukum perpajakan tetap berjalan optimal tanpa menghambat proses pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana perpajakan. Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Pemeriksaan Bukti Permulaan, Kepastian Hukum, Hak Wajib Pajak / This study examines the impact of Constitutional Court Decision Number 83/PUU-XXI/2023 on preliminary evidence examination in Indonesia’s tax system. The ruling restricts the Directorate General of Taxes’ authority to conduct preliminary evidence examinations by prohibiting coercive actions such as seizures and searches without court approval. This limitation has sparked debates regarding the effectiveness of tax law enforcement, particularly in detecting and prosecuting tax violations that may harm state revenue. Therefore, this research aims to analyze the legal implications of the ruling and its influence on the Directorate General of Taxes' authority in enforcing tax laws. This study employs a normative legal research method with a statutory and case approach. It examines relevant legislation, court decisions, and legal theories to assess the extent to which the Constitutional Court ruling affects the preliminary evidence examination system. The findings indicate that the restriction of authority may weaken tax law enforcement effectiveness, as preliminary evidence examination is a crucial step in uncovering suspected tax crimes. On the other hand, the decision enhances taxpayer rights protection by preventing potential abuse of power by tax authorities. Based on the research findings, it is concluded that a balance is needed between protecting taxpayer rights and ensuring effective tax law enforcement. The government must formulate a more comprehensive policy to regulate the procedures for preliminary evidence examination, allowing tax authorities to take action against tax violations while respecting human rights principles. With clearer regulations, legal certainty for both taxpayers and tax authorities can be maintained, ensuring optimal tax law enforcement without hindering the recovery of state losses due to tax crimes. Keyword : Constitutional Court Decision (MK), Preliminary Evidence Examination, Legal Certainty, Taxpayer Rights

Actions (login required)

View Item