Pelindungan Hukum Atas Merek Internasional Yang Didaftarkan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-Merek/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst.)

Napitupulu, Veronika (2024) Pelindungan Hukum Atas Merek Internasional Yang Didaftarkan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-Merek/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst.). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Abstrak_Daftar_Isi_Daftar_Gambar_Daftar_Tabel_Daftar_Lampiran) HalJudulAbstrakDaftarisiDaftarGambarDaftarTabelDaftarLampiran.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (747kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (549kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (226kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (209kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (99kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (231kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (393kB)

Abstract

Pelindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar diberikan berdasarkan asas “first to file” (sistem konstitutif) yaitu hanya pemohon yang pertama kali mendaftarkan mereknya di DJKI yang akan diproses permohonannya dan apabila memenuhi syarat akan mendapatkan pelindungan hukum dari negara. Sistem ini dinilai memudahkan penyelesaian sengketa hak kepemilikan atas merek walaupun dianggap cenderung memicu terjadinya pelanggaran hak atas merek terutama merek yang sudah terdaftar atau merek terkenal. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pelindungan hukum bagi pemegang merek terdaftar di Indonesia yang ingin mendaftarkan mereknya di negara lain dan penerapan hukum hakim dalam gugatan pembatalan merek terdaftar di Indonesia yang sudah terdaftar di negara lain (studi Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelindungan hukum bagi pemegang merek terdaftar di Indonesia yang ingin mendaftarkan mereknya di negara lain diatur dalam Pasal 9 UU Merek dan diberikan dalam bentuk hak prioritas bagi pemohon yang berasal dari negara-negara yang tergabung dalam Konvensi Paris. Dalam sengketa terkait merek yang diteliti, Pasal 3 UU No 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dijadikan dasar hukum untuk menentukan siapa yang berhak atas suatu merek yang dalam hal ini adalah pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan mereknya (“first to file system”). Selain itu, majelis hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek terkait salah satu pokok gugatan terkait status keterkenalan merek yang menjadi obyek sengketa. "/" Protection provided for registered trademarks’ owners is given based on first-to-file system, which means that only the first application for trademark registration filed with the Directorate General of Intellectual Property of Indonesia (DJKI) will be processed and if the trademark satisfies the requirements, the Indonesian government will afford protection to it. This system is deemed to be able to facilitate the settlement of dispute over trademark ownership despite its propensity to induce infringement of ownership rights to trademark, in particular registered or well-known trademarks. The author employs normative juridical method by adopting statute approach. The research problems are protection afforded to owners of registered trademarks in Indonesia who wish to register their trademarks in other countries and the application of the law by the Panel of Judges in settling a lawsuit over a registered trademark in Indonesia that had been long registered in other countries by analizing Decision Number 01/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. The findings show that protection for owners of registered trademarks in Indonesia who wish to register their trademarks in other countries are governed under Article 9 of Trademark Law and given in the form of rights of priority to applicants coming from countries that are states party to Paris Convention. The application of the law by the Panel of Judges on a dispute over registration of a trademark that had been registered in another country set forth in Decision Number 01/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. is as stipulated under Article 3 of Law No 15 of 2001 on Trademarks and Article 21 paragraph (1) letter b of Law No 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indication. Both these laws are used as legal grounds to determine who should be the rightful owner of the trademark, which in this case is the party who filed the trademark first (first to file system).

Actions (login required)

View Item