Analisis Yuridis Kepastian Hukum bagi Investor Terhadap Pemetaan Lahan Sawah Dilindungi

Soeharjono, Andy Rachmat and Tehupeiory, Aartje and Widiarty, Wiwik Sri (2024) Analisis Yuridis Kepastian Hukum bagi Investor Terhadap Pemetaan Lahan Sawah Dilindungi. JOURNAL SYNTAX IDEA, 6 (5). pp. 2281-2298. ISSN 2548-1398

	Text AnalisisYuridisKepastianHukumbagiInvestor.pdf Download (231kB)
	Text (Hasil_Turnitin) HasilTurnitinAnalisisYuridisKepastianHukumbagiInvestor.pdf Download (3MB)

Abstract

Kebijakan Dasar Pertanahan yang menetapkan tanah sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria adalah mengenai bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah Negara Republik Indonesia harus selalu dilandasi persatuan kesatuan bangsa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum Yuridis Normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum dengan menguraikan suatu permasalahan hukum dengan menganalisis suatu hukum serta melalui peraturan Perundang-Undangan, literatur yang dapat diperoleh melalui studi kepustakaan. Pelaksanaan Tahapan sinkronisasi Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota, Sering terjadinya alih fungsi lahan sawah di Indonesia mendorong pemerintah untuk melakukan upaya perlindungan eksistensi lahan sawah untuk menjamin ketersediaan lahan sawah sebagai bentuk hak menguasai dari negara. Oleh karena itu, melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019, pemerintah mengamanatkan untuk percepatan penetapan peta lahan sawah yang dilindungi sebagai bentuk perlindungan eksistensi lahan sawah. Dalam praktiknya, terjadi ketidaksesuaian antara peta lahan sawah yang dilindungi dengan rencana tata ruang wilayah suatu daerah, penetapan peta lahan sawah yang dilindungi melalui tiga tahapan yaitu verifikasi lahan sawah, sinkronisasi hasil verifikasi lahan sawah, dan pelaksanaan penetapan peta lahan sawah yang dilindungi, kedua, sinkronisasi peta lahan sawah yang dilindungi dengan rencana tata ruang wilayah dapat dilakukan melalui permohonan dikeluarkannya lahan dari peta lahan sawah yang dilindungi selama memenuhi kriteria dalam Petunjuk Teknis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 5/Juknis-HK.02/VI/2022 dan selanjutnya dilakukan perubahan peta lahan sawah yang dilindungi oleh perangkat daerah, ketua tim pelaksana, dan tim terpadu untuk terwujudnya sinkronisasi antar peraturan. Kata kunci: Analisis Yuridis, Kepastian Hukum, Investor, Lahan Sawah. / The Basic Land Policy that stipulates land as a Gift of God Almighty regulated in the Basic Agrarian Law is about earth, water and space in the territory of the Republic of Indonesia must always be based on the unity of the nation for the greatest prosperity of the people, In this study, the author uses the type of Normative Juridical legal research, which is a type of legal research by describing a legal problem by analyzing a law and through laws and regulations, literature that can be obtained through literature studies. Implementation of the synchronization stages of the Determination of Protected Rice Field Maps (LSD) with District/City Regional Spatial Plans (RTRW), The frequent conversion of paddy fields in Indonesia encourages the government to make efforts to protect the existence of paddy fields to ensure the availability of paddy fields as a form of control rights from the state. Therefore, through Presidential Regulation Number 59 of 2019, the government mandates to accelerate the determination of protected rice field maps as a form of protection for the existence of rice fields. In practice, there is a discrepancy between the map of protected paddy fields and the spatial plan of an area, the determination of the map of protected rice fields through three stages, namely verification of rice fields, synchronization of rice field verification results, and implementation of the determination of protected rice field maps, second, synchronization of protected rice field maps with regional spatial plans can be done through requests for the release of land from the map of rice fields protected as long as it meets the criteria in the Technical Guidelines of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Number 5/Juknis-HK.02/VI/2022 and further changes to the map of rice fields protected by regional officials, the head of the implementation team, and the integrated team are carried out to realize synchronization between regulations. Keywords: Juridical Analysis, Legal Certainty, Investors, Rice Fields

Actions (login required)

View Item