Mengejar Mimpi Anak Papua : Paradiplomasi Pemerintah Provinsi Papua Terhadap Selandia Baru bagi Orang Asli Papua

Latue, Maria Christin (2024) Mengejar Mimpi Anak Papua : Paradiplomasi Pemerintah Provinsi Papua Terhadap Selandia Baru bagi Orang Asli Papua. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Daftar_Gambar_Daftar_Tabel_Daftar_Lampiran_Abstrak) HalJudulDaftarIsiDaftarTabelDaftarGambarDaftarSingkatanDaftarLampiranAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (379kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (400kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (712kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (53kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (169kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini menggali fenomena pendidikan Papua yang tergolong rendah di bandingkan provinsi lain yang ada di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah praktik paradiplomasi yang dilakukan pemerintah Papua dalam mengelola sumber daya Orang Asli Papua melalui paradiplomasi dengan Selandia Baru, dngan tujuan memahami secara mendalam konteks, motivasi, dampak, serta masalah yang terlibat. Sebagai tolak ukur dalam menganalisis masalah, penelitian ini menggunakan teori paradiplomasi yang kemudian dikembangkan menjadi Institutionalization of Paradiplomacy sebagai gambaran peran sebuah badan daerah sebagai perwakilan pemerintah provinsi Papua dalam hal ini untuk urusan luar negeri dalam menjalin kerja sama. Soft Power juga digunakan dalam penelitian ini untuk melihat pendidikan sebagai objek daripada kerja sama yang dibangun oleh pemerintah Papua dengan Selandia Baru. Penelitian ini juga menggunakan konsep OAP dalam memahami OAP sebagai subjek dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi dan analisis dokumen. Sumber data primer melibatkan pemerintah Papua yakni Badan Pengembangan Sumbr Daya Manusia Provinsi Papua, masyarakat yakni lulusan penerima beasiswa dan pengguna lulusan. Sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, dokumen, dan website terpercaya. Dari hasil penelitian, menunjukan bahwa praktek paradiplomasi antara pemerintah Provinsi Papua terhadap Selandia Baru mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya orang asli Papua. Upaya tersebut dilakukan agar kualitas dari pada Orang Asli Papua menjadi lebih baik. Mimpi besar OAP sendiri dalam mengenyam pendidikan tinggi terwujud lewat paradiplomasi ini. Implikasi dari paradiplomasi yang dilakukan pemda Papua melalui paradipolomasi pendidikan terhadap Selandia Baru terlihat pada kualitas internal OAP terhadap kualitas diri mereka serta impact eksternalnya yakni mereka yang mengaplikasikan ilmu yang didapat kepada negara terkhusus bagi tanah Papua dan masyarakatnya. Namun, tantangan dan hambatan dalam praktek paradiplomasi kedua pihak, menunjukan adanya tata kelola Pemerintah Papua yang belum maksimal yang mengakibatkan tidak terjadi keberlanjutan yang jelas mengenai peningkatan sumber daya orang Asli Papua melalui paradiploamasi pendidikan ini. Sebagian dari lulusan ini tidak kembali ke negara asal akibat tata kelola pemda yang kurang pada ketersediaan lapangan kerja pada lulusan beasiswa ini. Hal ini menunjukan bahwa perlu upaya perbaikan mengenai tata kelola pemda Papua agar tercapai keberlanjutan dari kerjasama paradiploamsi pendidikan Papua terhadap Selandia Baru bagi Orang Asli Papua. / This research explores the phenomenon of relatively low education levels in Papua compared to other provinces in Indonesia. The main focus of this study is the paradiplomacy practice undertaken by the Papua government in managing Indigenous Papuan (OAP) resources through paradiplomacy with New Zealand, with the aim of deeply understanding the context, motivations, impacts, and issues involved. To analyze the issues, this study uses paradiplomacy theory, further developed into the *Institutionalization of Paradiplomacy* framework, to illustrate the role of a regional agency as a representative of the Papua provincial government in foreign affairs, specifically in building cooperation. Soft power is also applied in this research to view education as the object of the partnership established by the Papua government with New Zealand. The concept of OAP is used to understand Indigenous Papuans as the subject of this research. The study employs a qualitative research method with a case study approach. Research data was collected through interviews, observations, and document analysis. Primary data sources include the Papua government—specifically, the Papua Provincial Human Resource Development Agency—and the community, including scholarship recipients and employers of graduates. Secondary data sources consist of books, journals, documents, and credible websites. The findings indicate that the paradiplomacy practice between the Papua Provincial Government and New Zealand has successfully promoted the improvement of Indigenous Papuan human resources. This effort is made to enhance the quality of Indigenous Papuans. Through this paradiplomacy, OAP's grand vision of achieving higher education is realized. The implications of this paradiplomacy by the Papua regional government with New Zealand in educational paradiplomacy are seen in the internal quality of OAP in terms of self-development, as well as in the external impact, where they apply their acquired knowledge for the benefit of the nation, especially Papua and its people. However, challenges and obstacles in the paradiplomacy practices of both parties reveal that the Papua government’s governance has not been fully optimized, resulting in a lack of clear continuity in the improvement of Indigenous Papuan human resources through this educational paradiplomacy.Some graduates do not return to their country due to the lack of job opportunities provided by the regional government for scholarship recipients. This shows a need for governance improvements in Papua to ensure the sustainability of the educational paradiplomacy collaboration with New Zealand for Indigenous Papuans.

Actions (login required)

View Item