Rekonstruksi Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Penerbitan Obligasi Daerah di Pasar Modal dalam Perspektif Otonomi Daerah

Saragih, Rudolf Valentino (2024) Rekonstruksi Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Penerbitan Obligasi Daerah di Pasar Modal dalam Perspektif Otonomi Daerah. S3 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HAL JUDUL DAFTAR ISI ABSTRAK.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_I) BAB I.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (525kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (742kB)

Abstract

ABSTRAK Judul Disertasi : Rekonstruksi Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Penerbitan Obligasi Daerah Di Pasar Modal Dalam Perspektif Otonomi Daerah Dalam konteks Negara Hukum dan Demokrasi seperti Republik Indonesia, konsep otonomi daerah menjadi landasan utama bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan membiayai pembangunan. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk menerbitkan obligasi daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan infrastruktur dan investasi yang menghasilkan pendapatan daerah. Meskipun demikian, regulasi yang mengatur penerbitan obligasi daerah memiliki kompleksitas tersendiri, termasuk dalam hal persetujuan dan proses administratif yang panjang. Metode penelitian yang digunakan dalam proposal disertasi ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kebenaran hukum melalui analisis doktrinal dari berbagai sumber hukum primer dan sekunder terkait penerbitan obligasi daerah di pasar modal Indonesia dalam konteks otonomi daerah. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan di daerah yang terlibat, sementara data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan perundang-undangan dan historis digunakan untuk melacak perkembangan hukum serta memahami konteks historis dan filosofis yang melandasi regulasi obligasi daerah. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis untuk mengungkapkan fungsi dan konstruksi hukum, serta hambatan faktual dalam implementasi obligasi daerah di Indonesia. Pada tahun 2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah persyaratan persetujuan DPRD dalam penerbitan obligasi daerah, menghilangkan kewajiban tersebut untuk mempercepat proses pengambilan keputusan. Meskipun demikian, perubahan ini menuntut adanya rekonstruksi hukum yang menyeluruh terkait regulasi obligasi daerah, termasuk harmonisasi dengan berbagai peraturan pasar modal dan ketentuan terkait audit keuangan. Penelitian ini mengusulkan untuk melakukan analisis hukum mendalam terhadap implementasi dan dampak dari perubahan regulasi terkait obligasi daerah di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah pada rekonstruksi hukum yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa regulasi baru tidak hanya mempermudah proses penerbitan obligasi daerah, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan keuangan dan tata kelola yang baik. Dengan mengintegrasikan pendekatan hukum dan ekonomi, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang komprehensif tentang bagaimana obligasi daerah dapat menjadi instrumen efektif dalam mendukung pembangunan infrastruktur di tingkat lokal sambil meminimalkan risiko hukum dan keuangan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi regional melalui pembiayaan yang berkelanjutan dan berbasis pasar modal di Indonesia. Kata Kunci: Otonomi Daerah, Obligasi Daerah, Metode Yuridis Normatif, Pasar Modal, Rekonstruksi Hukum. / ABSTRACT Dissertation Title: RECONSTRUCTION OF REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH REGIONAL BOND ISSUANCE IN THE CAPITAL MARKET FROM A REGIONAL AUTONOMY PERSPECTIVE In the context of a rule of law and democracy such as the Republic of Indonesia, the concept of regional autonomy is the main basis for regional governments in managing finances and financing development. Regional autonomy allows regional governments to issue regional bonds as an alternative infrastructure financing and investment that generates regional income. However, the regulations governing the issuance of regional bonds have their own complexities, including approval and lengthy administrative processes.The research method used in this dissertation proposal is a normative juridical method with a qualitative descriptive approach. This research aims to find legal truth through doctrinal analysis from various primary and secondary legal sources related to the issuance of regional bonds in the Indonesian capital market in the context of regional autonomy. Primary data was collected through interviews with stakeholders in the areas involved, while secondary data was obtained from literature studies of various relevant laws and regulations. A legislative and historical approach is used to trace legal developments and understand the historical and philosophical context underlying municipal bond regulations. Data analysis was carried out descriptively analytically to reveal the function and legal construction, as well as factual obstacles in the implementation of regional bonds in Indonesia. In 2020, Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation changed the DPRD approval requirements for the issuance of regional bonds, eliminating this obligation to speed up the decision-making process. However, this change requires a comprehensive legal reconstruction regarding regional bond regulations, including harmonization with various capital market regulations and provisions related to financial audits. This research proposes to conduct an in-depth legal analysis of the implementation and impact of regulatory changes related to regional bonds in Indonesia. The main focus of the research is on the legal reconstruction needed to ensure that new regulations not only simplify the process of issuing municipal bonds, but also take into account aspects of financial sustainability and good governance. Keywords: Regional Autonomy, Regional Bonds, Normative Juridical Methods, Capital Markets, Legal Reconstruction

Actions (login required)

View Item