Salim, Budi (2024) Kepastian Hukum yang Berkeadilan Terhadap Hak Individu pada Penyelesaian Sengketa Tanah dalam Mewujudkan Kesejahteraan. S3 thesis, Universitas Kristen Indonesia.
Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak)
HAL COVER HAL JUDUL HAL DAFTAR ISI ABSTRAK.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB) |
|
Text (BAB_I)
BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) |
|
Text (BAB_II)
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB) |
|
Text (BAB_III)
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB) |
|
Text (BAB_IV)
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) |
|
Text (BAB_V)
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (72kB) |
|
Text (Daftar_Pustaka)
DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (611kB) |
Abstract
ABSTRAK Judul Disertasi: Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Terhadap Hak Individu Pada Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan. Kata Kunci : Sengketa Tanah, Hak Individu, Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, Berkeadilan, Kejahteraan. Tanah merupakan salah satu faktor yang penting bagi kesejahteraan kehidupan manusia. Sengketa pertanahan menimbulkan berbagai dampak negatif, khususnya bagi para pihak yang kehilangan tanahnya. Upaya penyelesaian sengketa pertanahan memerlukan kepastian hukum yang adil. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menguraikan dan menganalisis, bagaimanakah perlindungan hukum atas hak individu dalam penguasaan hak atas tanah. Disamping itu, penelitian ini akan menguraikan dan menganalisis penerapan dan penyelesaian sengketa tanah dalam penguasaan tanah bagi individu sehingga bisa didapatkan gambaran tentang sengketa tanah yang terjadi beserta solusinya serta bertujuan untuk menganalisis model apa yang memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada individu dalam penguasaan tanah. Teori Keadilan, Teori Perlindungan Hukum dan Teori yang membahas pembangunan ekonomi yang membahas tentang stability, predictability dan fairness akan digunakan pada penelitan ini dengan memakai metode Penelitian doktrinal, yang menerapkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Data yang dipergunakan dalam penulisan terdiri dari: data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari wawancara di lapangan dengan para pihak yang bersengketa, tokoh masyarakat, dan apparat penegak hukum. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki tata urutan perundang-undangan Hasil penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan yaitu: Pertama: bahwa kepastian hukum yang berkeadilan masih menjadi impian yang belum tercapai bagi sebagian masyarakat, terutama bagi mereka yang terpaksa harus memperjuangkan haknya karena adanya putusan pengadilan. Kedua, Bahwa sengketa pertanahan akan terjadi pada daerah pedesaan yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, karena meningkatnya harga tanah dan menggoda banyak orang untuk mengupayakan banyak cara dalam rangka untuk memperoleh tanah yang bernilai ekonomis tinggi. Ketiga, Penyelesaian sengketa yang memberikan perlindungan hukum serta memberikan kesejahteraan berkeadilan kepada individu dalam kepemilikan tanah juga memerlukan administrasi pertanahan yang terintegrasi dari jenjang RT, RW, kelurahan atau desa, kecamatan, Kantor Pajak hingga Kantor Pertanahan, dan dapat diawasi dalam pelaksanaannya. / ABSTRACT Title Disertation: Legal Certainty That Is Equitable Towards Individual Rights In The Resolution Of Land Disputes In Realizing Prosperity Key word : Land Disputes, Individual Rights, Legal Certainty, Legal Protection, Justice, Prosperity. Soil is an important factor for the welfare of human life. Land disputes cause various negative impacts, especially for parties who lose their land. Efforts to resolve land disputes require fair legal certainty. The aim of this research is to describe and analyze how the law protects individual rights in controlling land rights. Apart from that, this research will describe and analyze the application and resolution of land disputes in land control for individuals so that an overview of land disputes that occur and their solutions can be obtained and aims to analyze legal protection models that provide justice and prosperity to individuals in land control. Justice Theory, Legal Protection Theory and theories discussing economic development which discuss stability, predictability and fairness will be used in this research using doctrinal research methods, which apply a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. The data used in writing consists of: primary and secondary data. Primary data was obtained directly from interviews in the field with parties to the dispute, community leaders and law enforcement officials. Secondary data consists of primary, secondary and tertiary legal materials. Primary legal materials, namely legal materials consisting of statutory regulations which are sorted based on the hierarchy of legislative order The results of this research produce three conclusions, namely: first: that just legal certainty is still a dream that has not been achieved for some people, especially for those who are forced to fight for their rights because of a court decision. . Second, that land disputes will occur in rural areas that are experiencing rapid development, due to increasing land prices and tempting many people to try many ways in order to obtain land with high economic value. Third, dispute resolution that provides legal protection and provides equitable welfare to individuals in land ownership also requires integrated land administration from the RT, RW, sub-district or village, sub-district, Tax Office to Land Office levels, and can be supervised in its implementation.
Item Type: | Thesis (S3) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
||||||||||||||||
Subjects: | LAW | ||||||||||||||||
Divisions: | PROGRAM PASCASARJANA > Doktor Hukum | ||||||||||||||||
Depositing User: | Users 5448 not found. | ||||||||||||||||
Date Deposited: | 07 Oct 2024 04:50 | ||||||||||||||||
Last Modified: | 07 Oct 2024 04:54 | ||||||||||||||||
URI: | http://repository.uki.ac.id/id/eprint/17005 |
Actions (login required)
View Item |