Kepastian Hukum dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Tindak Pidana Pembunuhan Akibat Adanya Pembelaan Terpaksa (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 964 K/PID/2015)

Tamba, Pratama Lorosae (2024) Kepastian Hukum dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Tindak Pidana Pembunuhan Akibat Adanya Pembelaan Terpaksa (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 964 K/PID/2015). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BAB I.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (462kB)
	Text (BAB_II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (425kB)
	Text (BAB_III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (225kB)
	Text (BAB_IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (286kB)
	Text (BAB_V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (32kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (159kB)

Abstract

Tindak pidana pembunuhan sudah lama dikenal dan diatur secara yuridis dalam kitab undang-undang hukum pidana buku II bab XIX, pasal 338 sampai dengan pasal 350. Namun dalam prakteknya tidak hanya kitab undang-undang hukum pidana yang menjadi tolak ukur dalam pertimbangan keputusan hakim, tetapi yurisprudensi yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan. Sampai saat ini kedua sumber hukum formil tersebut masih menjadi patokan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam hal pelaku pembunuhan ada kalanya tidak dapat dipersalahkan sekaligus tidak dapat di pertanggung jawabkan. Adapun rumusan masala dalam penelitian ini yaitu Bagaimana kepastian hukum dari pembelaan terpaksa (noodweer) karena adanya serangan yang mengancam nyawa seseorang didalam Hukum Pidana dan Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 964 K/PID/2015. Melalui judul penelitian yang digunakan, maka jenis penelitian yang diangkat berjenis penelitian yuridis normatif (penelitian berdasarkan sumber studi kepustakaan). Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu berupa data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mengutip, menyalin dan menganalisis asas-asas hukum, teori-teori hukum, doktrin serta peraturan yang berlaku. Pada pasal 49 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 49 ayat2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentunnya sudah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, karena kepastian hukum itu sendiri haruslah bersifat pasti yang akan menghukum orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang, namun demikian di dalam hukum sendiri bukan semata-mata hanya mengatur suatu perbuatan yang dilarang, melainkan juga mengatur mengenai perbuatan yang di perbolehkan. Mahkamah Agung dalam memutus lepas pada kasasi dengan nomor Putusan 964 K/pid/2015 dengan mempertimbangkan pasal 49 ayat (1), dengan amar putusan yang menyebutkan terdakwa Iskandar terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya,akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. / The crime of murder has long been known and regulated juridically in the criminal law book II chapter jurisprudence relating to the crime of murder. Until now, these two sources of formal law are still the benchmark for judges in making decisions in cases where the perpetrator of a murder is sometimes neither to blame noraccountable. The problem formulation in this research is: How is the legal certainty of forced defense (noodweer) due to an attack that threatens a person's life in Criminal Law and How are the Judge's Legal Considerations in handing down a decision against the defendant in the Supreme Court decision Number 964 K/PID/2015. Based on the research title used, the type of research chosen is normative juridical research (research based on library study sources). The data source in this research is secondary data. Secondary data is data obtained from literature studies by quoting, copying and analyzing legal principles, legal theories, doctrine and applicable regulations. Article 49 paragraph 1 of the Criminal Code and Article 49 paragraph 2 of the Criminal Code certainly provide legal certainty for the community, because legal certainty itself must be certain which will punish people who commit acts that violate the law. However, the law itself does not only regulate prohibited actions, but also regulates permitted actions. The Supreme Court in deciding on the cassation with Decision number 964 K/pid/2015 took into account article 49 paragraph (1), with the decision stating that the defendant Iskandar was proven to have committed the act he was charged with, however, this act did not constitute a criminal act.

Actions (login required)

View Item