Analisis Yuridis Terhadap Penghapusan Frasa Tanpa Perlu Membuktikan Unsur Kesalahan dalam Sengketa Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja

Waruwu, Bemardinus Loni (2024) Analisis Yuridis Terhadap Penghapusan Frasa Tanpa Perlu Membuktikan Unsur Kesalahan dalam Sengketa Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrakLampiran.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (766kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (810kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (771kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (849kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (591kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DafatarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (489kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (459kB)

Abstract

Penghapusan frasa tanpa perlu Membuktian unsur kesalahan dalam konsep Strict Liability Pada Undang-Undang Cipta Kerja menjadi perhatian utama karena dapat berdampak signifikan pada perlindungan lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat terkait. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana status Strict Liability setelah dihapusnya frasa tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan didalam Undang-Undang Cipta Kerja? dan Bagaimana akibat dari perapan hukum setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja terhadap konsep Strict Liability? Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konsep (Conceptual Approach). Data yang digunakan melibatkan data sekunder, seperti bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Keputusan Ketua MA No.36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup buku-buku dan literatur lainnya, dan bahan hukum tertier melibatkan kamus. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa penghapusan frasa tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan dalam Undang-Undang cipta kerja tidak menghapuskan konsep Strict Liability, tetapi memberikan perubahan signifikan dalam penanganan sengketa lingkungan hidup, dengan potensi konsekuensi terhadap efektivitas perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap implementasi perubahan ini dan upaya untuk memastikan bahwa hak-hak lingkungan hidup dan masyarakat tetap terlindungi. / The removal of the phrase without the need to prove elements of fault in the concept of Strict Liability in the Job Creation Law has become a primary concern because it can have a significant impact on environmental protection and the rights of the related community. The research problem in this thesis is how the status of Strict Liability after the removal of the phrase without the need to prove elements of fault in the Job Creation Law? and What are the consequences of legal reforms after the enactment of the Job Creation Law on the concept of Strict Liability? This research is normative with a statutory approach and a conceptual approach. The data used involves secondary data, such as primary legal materials, such as the Republic of Indonesia Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation, Law Number 32 of 2009 Concerning Environmental Protection and Management, Government Regulation Number 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management, and Chief Justice Decision No. 36/KMA/SK/II/2013 concerning the Implementation Guidelines for Environmental Cases. Meanwhile, secondary legal materials include books and other literature, and tertiary legal materials involve dictionaries. The research results show that the removal of the phrase without the need to prove elements of fault in the Job Creation Law does not eliminate the concept of Strict Liability but brings significant changes in handling environmental disputes, with potential consequences for the effectiveness of environmental protection. Therefore, a profound understanding of the implementation of these changes is needed, along with efforts to ensure that environmental and community rights remain protected.

Actions (login required)

View Item