Tinjauan Yuridis Tentang Perbuatan Terdakwa dan Pemidanaan Pada Perkara Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan (Studi Putusan No. 107/Pid.B/2020/Pn Jkt.Pst)

Maraden, Maraden (2024) Tinjauan Yuridis Tentang Perbuatan Terdakwa dan Pemidanaan Pada Perkara Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan (Studi Putusan No. 107/Pid.B/2020/Pn Jkt.Pst). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarisiDaftarGambarDaftarTabelDaftarlampiranAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (833kB)
	Text (BAB_IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (992kB)
	Text (BAB_V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (269kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (315kB)

Abstract

Tindak Pidana Penggelapan merupakan suatu bentuk perbuatan pidana penggelapan pemberat. Karena tindak pidana penggelapan dilakuka oleh orang yang menguasai barang tersebut karena kekuasaanya berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya, karena ia mendapat upah. Mengeai Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan diatur pada Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dikategorikan kedalam tindak pidana penggelapan biasa atau tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst. Dari hasil penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang bersifat Deskriptif terhadap suatu perkara. Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal maupun literatur lain dan bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 374 KUHP, perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa termasuk kedalam Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan. Dari tindakan yang diperbuat oleh terdakwa tersebut, hakim menjatuhi pidana penjara kepada terdakwa selama 2 tahun, didasarkan pada Pasal 374 KUHP dengan ancaman maksimal pidana penjara 5 tahun. Dalam hal ini pidana penjara yang diterima terdakwa dinilai terlalu ringan karena tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. / The Criminal Act of Embezzlement is a form of criminal act of aggravated embezzlement. Because the crime of embezzlement is committed by the person who controls the goods because his power is related to his work or position, because he gets wages. The criminal act of embezzlement in office is regulated in Article 374 of the Criminal Code. The formulation of the problem in this study is whether the actions committed by the defendant can be categorized into ordinary embezzlement or embezzlement in office and how the judge's legal considerations in sentencing the defendant based on decision Number 107 / Pid.B / 2020 / PN Jkt.Pst. From the results of this study, the author uses a Normative Juridical research method that is descriptive of a case. In this writing, the author uses primary legal materials, namely the Criminal Code, secondary legal materials such as books, journals and other literature and tertiary legal materials such as the Big Indonesian Dictionary and Legal Dictionary. From the results of this study, it can be concluded that based on Article 374 of the Criminal Code, criminal acts committed by the accused are included in the Criminal Act of Embezzlement in office. From the actions committed by the defendant, the judge sentenced the defendant to imprisonment for 2 years, based on Article 374 of the Criminal Code with a maximum threat of imprisonment of 5 years. In this case, the prison sentence received by the defendant is considered too light because it is not in accordance with the actions that have been committed by the defendant.

Actions (login required)

View Item