Analisis Risiko Pemberlakuan Otonomi Khusus Bagi Rakyat Papua di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua

Koibur, Samparisna O.Dj. (2020) Analisis Risiko Pemberlakuan Otonomi Khusus Bagi Rakyat Papua di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (833kB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (434kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (350kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (506kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (637kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (333kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (409kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko Pemberlakuan Otonomi Khusus Bagi Rakyat Papua Dikabupaten Biak Numfor Provinsi Papua. Data penelitian ini diperoleh dari metode penyajian data dari hasil tanggapan responden (Kuisioner), serta hasil wawancara penulis dengan pihak pihak yang terkait dan juga memakai hasil pnelitian yang relevan dengan objek penelitian yang diteliti. Dalam hal ini, data primer dari Kabupaten Biak Numfor. Analisis memakai pendekatan yang digunakan ialah risk assessment matrix dan menganalisis dengan model analisis Heat Map. Temuan dalam penelitian ini menunjukan bahwa dalam proses bisnis Pemberlakuan Otonomi Khusus Bagi Rakyat Papua di kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua mengidikasikan 15 (lima belas) hal memiliki nilai risk assessment matrix dengan kategori tinggi dan ada 6 hal yang harus perlu perhatian khusus sebagai berikut; terkait pelaksanaan HAM, apakah pemerintah Biak Numfor membentuk perwakilan komisi nasional HAM, pengadilan HAM, dan komisi kebenaran dan rekonsiliasi di provinsi Papua telah sesuai dengan perundang – undangan? nilai risiko sebesar 18. Terkait dengan keagamaan, apakah pemerintah Biak Numfor telah memiliki hak dan kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan masing – masing? nilai risiko sebesar 18. Apakah para pejabat pemerintah daerah Biak Numfor sudah tau bahwa penyelenggaraan tugas pemerintah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Majelis Rakyat Papua (MRP) berbagai hal yang menyangkut Keuangan: sumber – sumber penerimaan provinsi, sumber – sumber pendapatan asli provinsi papua, dana perimbangan bagian provinsi papua, bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum (DAU), dll nilai risiko sebesar 17,06. Apakah para pejabat Pemda Biak Numfor tahu akan kewenangan provinsi papua yaitu mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter, fiskal, agama dan peradilan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan? nilai risiko sebesar 17,1. Apakah pemerintah Biak Numfor sudah melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan penata ruang, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, sumber daya buatan, konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya dan keanekaan hayati? risiko sebesar 17,2. Apakah pemerintah Biak Numfor sudah memberikan perhatian dan penanganan khusus bagi pengembangan suku – suku yang terisolasi, teerpencil, dan terabaikan? nilai risiko sebesar 17,2. Dengan demikian mitigasi untuk mengecilkan peluang dan dampak terhadap kejadian yang tidak diinginkan harus selalu dilakukan, terutama terhadap 6 (enam) hal yang diuraikan sesuai karakteristik pekerjaan masing – masing. Kata Kunci: risiko, pemberlakuan otonomi khusus. / This study aims to analyze the risks of the Special Autonomy For Papuan People in Biak Numfor Regency, Papua Province. The data of this study were obtained from the method of presenting data from the responses of respondents (Questionnaire), as well as the results of interviews with the parties concerned and also used research results that were relevant to the research object under study. In this case, primary data are from Biak Numfor Regency. The analysis using the approach used is the risk assessment matrix and analyzed with the Heat Map analysis model. The findings in this study indicate that in the business process of the Special Autonomy For Papua People in Biak Numfor Regency, Papua Province indicates that 15 (fifteen) things have a high risk assessment matrix value and there are 6 things that need special attention as follows; With regard to the implementation of human rights, has the Biak Numfor government established representatives of the national human rights commission, the human rights court, and the truth and reconciliation commission in Papua province in accordance with the legislation? the risk value is 18. Regarding religion, does the Biak Numfor government have the right and freedom to embrace their respective religions and beliefs? risk value of 18. Do Biak Numfor regional government officials already know that the implementation of the tasks of the provincial government, DPRP and MRP various matters relating to Finance: sources of provincial revenue, sources of original income of Papua province, balance funds of the Papua province, for natural resource yields, general location funds (DAU), etc. risk value of 17.06. Do the officials of the Regional Government of Biak Numfor know of the authority of Papua province, which covers all fields of government, except the authority in the fields of foreign politics, defense, security, monetary, fiscal, religious and judicial determined in accordance with statutory regulations? a risk value of 17.1. Has the Biak Numfor government carried out integrated environmental management by taking into account spatial planning, protecting living natural resources, non-living natural resources, artificial resources, conserving natural resources and their ecosystems, cultural preservation and biodiversity? risk of 17.2. Has the Biak Numfor government paid special attention and treatment to the development of isolated, isolated and neglected tribes? the value of risk is 17.2. Thus mitigation to minimize opportunities and impacts on unwanted events must always be done, especially for 6 (six) things that are described according to the characteristics of each work. Keywords: Risk, Special autonomy

Actions (login required)

View Item