Eksekusi Putusan Pailit Perusahaan Asing dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Lainsamputty, Claudein Kezia Lainsamputty (2018) Eksekusi Putusan Pailit Perusahaan Asing dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (412kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (523kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (340kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (90kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (284kB)

Abstract

Perkembangan ekonomi global yang semakin maju menciptakan semakin mudahnya melakukan transaksi bisnis, bukan hanya terjadi di dalam suatu negara melainkan sudah dijangkau antar satu negara dengan beberapa negara lain. Bisnis internasional yang sudah tidak asing di zaman sekarang ini dapat menimbulkan masalah kepailitan lintas batas negara (cross border insolvency). Permasalahan yang sering terjadi dalam hal ini adalah cara melakukan eksekusi putusan pailit dari suatu negara terhadap perusahaan asing karena adanya harta pailit (boedel pailit) debitur yang terletak di negara lain. Di Indonesia sendiri dinyatakan bahwa putusan pengadilan asing tidak dapat berlaku untuk melaksanakan eksekusi karena menganut prinsip teritorial terhadap putusan pailit pengadilan asing yang menjadikan putusan pailit pengadilan asing tidak dapat dilakukan. Tidak adanya pengakuan putusan pailit tersebut menjadi masalah dalam menangani permasalahan kepailitan lintas batas. Dalam menghadapi permasalahan ini perlu adanya pengaturan untuk melakukan eksekusi putusan pailit baik dari pengadilan asing, terutama untuk Indonesia yang tidak mengatur permasalahan kepailitan lintas batas ini lebih jelas di dalam Undang-undang Kepailitan & PKPU yang sudah berlaku. Hukum kepailitan sendiri mengacu kepada UNCITRAL Model Law On Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment. Maka dari itu di negara Indonesia perlu adanya pengaturan yang pasti dalam menyelesaikan permasalahan ini. / The increasingly advanced development of the global economy creates more and more it's easy to carry out business transactions, not only within a country but it has been reached between one country and several other countries. Business international relations which are familiar in this day and age can cause cross-border insolvency problems (cross border insolvency). Problem What often happens in this case is the way the bankruptcy decision is executed from a country to a foreign company due to the existence of bankruptcy assets (boedel bankrupt) debtors located in other countries. In Indonesia itself it is stated that foreign court decisions cannot apply to carry out executions because adheres to the territorial principle of foreign court bankruptcy decisions making a foreign court's bankruptcy decision impossible. Absence recognition of the bankruptcy decision is a problem in handling cross-border bankruptcy problems. In dealing with this problem it is necessary there are arrangements for executing bankruptcy decisions from the court foreign countries, especially for Indonesia which does not regulate bankruptcy issues This cross-border is clearer in the Bankruptcy & PKPU Law already in effect. Bankruptcy law itself refers to the UNCITRAL Model Law On Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment. Therefore in The Indonesian state needs to have definite arrangements in resolving this problem.

Actions (login required)

View Item