Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Sidabutar, Hendro Daniel (2019) Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

Preview	Text Hal_Judul_Abstrak_Daftar_Isi.pdf Download (515kB) | Preview
	Text BAB_I.pdf Restricted to Registered users only Download (212kB)
	Text BAB_II.pdf Restricted to Registered users only Download (273kB)
	Text BAB_III.pdf Restricted to Registered users only Download (297kB)
	Text BAB_IV.pdf Restricted to Registered users only Download (235kB)
	Text BAB_V.pdf Restricted to Registered users only Download (76kB)
Preview	Text Daftar_Pustaka.pdf Download (75kB) | Preview

Abstract

Amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan dan perkembangan konstitusi yang juga telah mempengaruhi keberadaan lembaga negara menjadi luas. Sehingga telah banyak lembaga negara yang dibentuk diluar dari UUD 1945 yang diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kompleksitas yang dihadapi oleh masyarakat. Penyakit korupsi yang masih menjadi persoalan terbesar yang harus dilawan karena perbuatan ini tidak hanya menyerang aparatur pemerintah saja, namun juga telah merambah ke bidang kekuasaan lainnya yang juga adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), hak-hak ekonomi serta hak-hak sosial masyarakat sehingga persoalannyapun sudah menjadi persoalan kompleks menyangkut hukum, politik, ekonomi, sosial, serta merusak moralitas yang begitu serius yang telah melanda seluruh lapisan sosial masyarakat dan telah membahayakan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tindak pidana korupsi menjadi kejahatan luar biasa, yang perlu diberantas dengan cara yang non konvensional. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang dibentuk khusus untuk menangani dan memberantas tindak pidana korupsi secara khusus dengan cara-cara yang luar biasa yang kewenangannya berbeda dengan lembaga lain. Alasan pembentukan lembaga KPK ini adalah akibat kurang efektif dan efisiennya lembaga-lembaga negara yang sudah ada sebelumnya seperti kejaksaan dan kepolisian dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sehingga diharapkan dengan pembentukan lembaga KPK ini, maka diharapkan korupsi dapat dilawan dan diberantas diIndonesia.Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan penelitian pustaka (Library research) dengan menggunakan data-data yang diperoleh melalui penelitian buku-buku, arsip/dokumen dan juga dengan pendekatan undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan kongkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Indonesia merupakan negara hukum yang dimana setiap lembaga juga memiliki batasan agar tidak bertentangan dengan ciri negara hukum. sehingga untuk mengetahui keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia maka perlu diketahui bagaimana fungsi dan wewenang KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan menguraikan landasan teori lembaga negara, sistem ketatanegaraan berdasarkan perspektif lembaga negara, teori negara dan konstitusi, teori pemisahan kekuasaan, ide negara hukum, teori kewenangan, serta perkembangan ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945, serta landasan pemikiran untuk membentuk lembaga KPK, eksistensi lembaga KPK dalam mempengaruhi sistem ketatanegaraan Indonesia. Kata Kunci : Keberadaan KPK, Ketatanegaraan Indonesia The Amendment to the 1945 Constitution has brought about changes and developments in the constitution which have also influenced the existence of state institutions to be broad. So that many state institutions have been formed outside of the 1945 Constitution which are expected to be able to accommodate the various complexities faced by society. Corruption is still the biggest problem that must be resisted because this action does not only attack the government apparatus, but also has penetrated into other areas of power which are also violations of Human Rights (HAM), economic rights and social rights of the people so that the problem has become a complex issue concerning law, politics, economics, social affairs, and damaging such a serious morality that has engulfed all social strata of society and has endangered the upholding of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Corruption is an extraordinary crime, which needs to be eradicated in a non-conventional manner. The Corruption Eradication Commission (KPK) is a specially formed institution to deal with and eradicate corruption in a special way with extraordinary methods whose authority is different from other institutions. The reason for the establishment of this KPK institution is the result of the ineffectiveness and inefficiency of pre-existing state institutions such as the prosecutor's office and the police in combating corruption. So it is expected that with the establishment of this KPK institution, it is hoped that corruption can be resisted and eradicated in Indonesia. The method used by the author in this study is by library research using documents obtained through research of books, archives / documents and also with the approach of the law relating to the problem under study. The document obtained is processed and analyzed based on the formulation of the problem that has been applied so that it is expected to obtain a clear and concrete picture of the object discussed qualitatively and then presented descriptively, namely explaining, deciphering, and describing in accordance with the problems closely related to this research. Indonesia is a legal state in which every institution also has restrictions so as not to conflict with the characteristics of the rule of law. so to know the existence of the Corruption Eradication Commission in the Indonesian constitutional system, it is necessary to know how the functions and authority of the KPK in the Indonesian constitutional system outline the theoretical basis of state institutions, constitutional systems based on the perspective of state institutions, state theory and constitution, the theory of separation of powers, the idea of a state of law, the theory of authority, as well as the development of Indonesian state administration after the amendments to the 1945 Constitution, as well as the rationale for forming a KPK institution, the existence of KPK institutions in influencing the Indonesian state administration system.

Actions (login required)

View Item