Implementation of Indonesian Government Regulations Concerning the Job Loss Guarantee Program in the Province of the Special Capital Region of Jakarta

Wijayati, Rr.Ani and Sinaga, Haposan Sahala Raja (2024) Implementation of Indonesian Government Regulations Concerning the Job Loss Guarantee Program in the Province of the Special Capital Region of Jakarta. Khazanah Hukum, 6 (1). pp. 98-112. ISSN 2715-9698

	Text ImplementationofIndonesianGovernment.pdf Download (1MB)
	Text (Hasil_Turnitin) HasilTurnitinImplementationofIndonesianGovernment.pdf Download (3MB)

Abstract

Pemerintah Indonesia memperluas jaminan sosial untuk masyarakat terutama yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau kehilangan pekerjaannya dengan mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah untuk memperluas jaminan sosial sebagaimana telah diubah dan ditambahnya beberapa ketentuan pasal pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal yang melatarbelakang kebijakan karena karena selama pandemi COVID-19 banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Di Jakarta, jumlah masyarakat yang kehilangan pekerjaannya meningkat. Laporan Badan Pusat Statistik merilis jumlah pengangguran Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Februari 2022 berjumlah 410,59 ribu jiwa. Penelitian ini bertujuan menganalisa secara hukum ketetapan atau beschikking yang dikeluarkan pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam menyelenggarakan program jaminan kehilangan pekerjaan dan menganalisis implementasi penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan di wilayah provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian yuridis-empiris dengan menggunakan pendekatan-pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan kasus (case approach). Hasil penelitian ini: 1) Ketetapan (beschikking) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan dengan menerbitkan: Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 2) Implementasi PP 37/2021 di wilayah Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan kondisi ketenagakerjaan pada Februari 2023, angka penduduk bekerja di wilayah DKI Jakarta tercatat 4,86 juta orang dan survei terhadap 135 responden secara acak yang berkaitan dengan penyebaran informasi tentang JKP disimpulkan bahwa implementasi JKP utamanya dalam hal sosialisasi masih kurang, karena sebanyak 77% mengaku belum pernah disosialisasikan mengenai program JKP yang berimplikasi pada pengetahuan responden akan manfaat dari program JKP itu sendiri, tidak banyak responden yang tahu secara lengkap bahwa manfaat dari program JKP itu adalah berupa manfaat uang tunai, manfaat akses informasi kerja, dan manfaat pelatihan kerja. Dari responden yang mengetahui manfaat program JKP ini umumnya hanya mengetahui adanya manfaat uang tunai saja, kemudian responden lainnya mengaku tidak tahu sama sekali manfaat program JKP ini. Angka responden ini tidak sedikit, yaitu berjumlah 53 responden atau sekitar 55.8%. Manfaat dari program JKP yang diketahui oleh responden adalah manfaat berupa uang tunai sebanyak 32,7%, manfaat akses informasi pasar kerja sebanyak 14,7% dan manfaat pelatihan kerja sebanyak 17% dan sisanya sebanyak 55,8% responden tidak mengetahui apa manfaat program JKP. Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Pemerintah, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. / The Indonesian government expanded social security for the community, especially those who experienced layoffs or lost their jobs by issuing a Government Regulation to expand social security as amended and adding several provisions to articles in Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System after the enactment of the Law. Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The background to the policy is because during the COVID-19 pandemic many companies laid off employment. In Jakarta, the number of people who have lost their jobs has increased. The Central Statistics Agency of Indonesia report released that the number of unemployed people in the Special Capital Region of Jakarta in February 2022 was 410.59 thousand people. This research aims to legally analyze the decisions or beschikking issued by the Jakarta provincial government in implementing the job loss guarantee (JKP) program and analyze the implementation of the job loss guarantee program in the Jakarta. The research method used is a juridical-empirical research method using statutory and case approaches. The results of this research: 1) Decree (beschikking) of the DKI Jakarta Provincial Government in implementing the job loss guarantee program by issuing: Regional Regulation Number 27 of 2012 concerning the Implementation of Employment and Governor's Regulation of the Special Capital Region of Jakarta Province Number 15 of 2023 concerning Amendments to Governor's Regulation Number 55 of 2016 concerning the Implementation of Social Security for Workers through the Employment Social Security Administering Agency. 2) Implementation of PP 37/2021 in the DKI Jakarta Province area, based on employment conditions in February 2023, the working population in Jakarta area was recorded at 4.86 million people and a survey of 135 random respondents related to the dissemination of information about JKP concluded that the implementation JKP, especially in terms of socialization, is still lacking, because as many as 77% admitted that they had never been socialized about the JKP program which has implications for respondents' knowledge of the benefits of the JKP program itself, not many respondents fully know that the benefits of the JKP program are in the form of cash benefits. , benefits of access to job information, and benefits of job training. Of the respondents who knew about the benefits of the JKP program, generally they only knew about the cash benefits, while other respondents admitted that they did not know at all about the benefits of the JKP program. This number of respondents is not small, namely 53 respondents or around 55.8%. The benefits of the JKP program that were known to respondents were benefits in the form of cash as much as 32.7%, benefits from access to job market information as much as 14.7% and benefits from job training as much as 17% and the remaining 55.8% of respondents did not know what the benefits of the JKP program were. Keywords: Implementation, Government Regulation, Job Loss Guarantee, Special Capital Region of Jakarta

Actions (login required)

View Item