Regulasi Pengikatan Jaminan Pesawat Terbang Sebagai Objek Jaminan Hutang Kredit Bank

Siahaan, Alvin Andriano Caesar (2018) Regulasi Pengikatan Jaminan Pesawat Terbang Sebagai Objek Jaminan Hutang Kredit Bank. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (583kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (695kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (520kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (340kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (432kB)

Abstract

Salah satu alat transportasi yang sangat menunjang kegiatan perekonomian di Indonesia adalah pesawat terbang yang digunakan dalam penerbangan. Transportasi udara mengalami perkembangan pesat, setelah pemerintah memberikan cukup kebebasan bagi maskapai penerbangan untuk menentukan tarif. Kenyataanya, perkembangan bisnis transportasi udara, tidak seiring dengan sistem hukum yang menopang pertumbuhan bisnis sektor tersebut. Salah satunya adalah hukum mengenai jaminan atas pesawat meliputi pesawat terbang dan helikopter dalam pembiayaan untuk pengadaan/pembelian pesawat terbang. Hal ini mengakibatkan dalam pelaksanaannya jarang sekali atau bahkan hampir tidak pernah terjadi maskapai penerbangan membeli pesawat udara secara tunai seketika dengan menggunakan uang atau modalnya sendiri. Untuk itu dibutuhkan pembiayaan dari pihak lain, salah satunya adalah dari pihak bank. Metdoe penelitian yang digunakan penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan tidak menyebutkan secara tegas lembaga jaminan yang dapat dibebankan atas pesawat udara. Penjaminan pesawat terbang dan helikopter dengan menggunakan hipotik yang berlangsung saat ini tidaklah menimbulkan hak preferen bagi kreditor karena yang dapat dilaksanakan hanya Akta Kuasa Membebankan Hipotik. Pencatatan yang dilakukan Direktorat Jendral Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan hanya menghasilkan Surat Keterangan. Gadai juga tidak bisa dibebankan pada pesawat udara karena debitor harus melepaskan pesawat udara dari kekuasaanya dan menyerahkannya pada kreditor. Pesawat udara juga tidak mungkin dibebankan dengan hak tanggungan karena objek dari hak tanggungan adalah hak atas tanah dan benda-benda lainyang merupakan satu kesatuan dengan tanah. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan fidusia tidak dapat dibebankan pada pesawat udara. Namun dalam undang-undang tersebut tidak ada larangan untuk menjadikan bagian pesawat udara seperti mesin pesawat udara dan/atau suku cadang pesawat udara dijadikan objek jaminan fidusia. Dengan demikian Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan belum memberikan jalan keluar mengenai lembaga jaminan kebendaan yang dapat dibebankan atas pesawat udara di Indonesia. Kaitan antara hak jaminan kebendaan atas pesawat terbang dan Konvensi Cape Town adalah perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan perlindungan sebagai kepentingan internasional berdasarkan Konvensi Cape Town. Ratifikasi Konvensi Cape Town dan pengaturannya dalam Undang-undang Penerbangan hanya memberikan jalan keluar bagi kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dibebankan atas pesawat udara yang dipasang berdasarkan hukum asing, tetapi pesawatnya didaftarkan di dioprasikan di Indonesia. / One means of transportation that really supports economic activities in Indonesia is aircraft used in aviation. Air transportation is experiencing development rapidly, after the government gave airlines enough freedom to determine rates. In fact, the development of the air transportation business is not in line with the system laws that support the business growth of the sector. One of them is the law regarding collateral for aircraft includes airplanes and helicopters in financing for procurement/purchase of aircraft. This results in its implementation being very rare Or it almost never happens that airlines buy aircraft in cash instantly using his own money or capital. For this, financing is needed from other parties, one of which is the bank. The research method used by the author using normative juridical research methods. Normative legal research is research that This is done by examining library materials or also called research literature. Law Number 1 of 2009 concerning Aviation does not mention it stated that the guarantee agency can be charged for aircraft. Aircraft underwriting and helicopters using current mortgages do not give rise to rights preferential for creditors because the only thing that can be executed is the Deed of Power of Attorney to Charge Mortgages. Records are carried out by the Directorate General of Civil Aviation, Ministry of Transportation only produce a Certificate. Pawns also cannot be placed on aircraft due to the debtor must release the aircraft from its control and hand it over to creditors. Aircraft It is also impossible to be charged with a mortgage right because the object of the mortgage right is a right on land and other objects which are an integral part of the land. Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees explicitly states that fiduciaries cannot be charged on an airplane. However, in this law there is no prohibition against making it aircraft parts such as aircraft engines and/or aircraft spare parts are made object of fiduciary guarantee. Thus Law Number 1 of 2009 concerning Aviation has not provided a solution regarding material guarantee institutions that can be charged for aircraft in Indonesia. The relationship between material security rights for aircraft and the Convention Cape Town is an agreement granting property security rights is one way to receive protection as an international interest under the Cape Town Convention. Ratification of the Cape Town Convention and its provision in the Aviation Act only provide a way out for creditors holding material security rights that are charged over an aircraft installed under foreign law, but the aircraft is registered in operation in Indonesia.

Actions (login required)

View Item