Analisis Yuridis Tentang Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Pengadilan Tinggi Nomor:654/Pid.Sus/2018/PT.MDN, Tertanggal 3September 2018)

Damanik, Prima Monterau (2024) Analisis Yuridis Tentang Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Pengadilan Tinggi Nomor:654/Pid.Sus/2018/PT.MDN, Tertanggal 3September 2018). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarLampiranKataPengantarDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (360kB)
	Text (BAB_II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (509kB)
	Text (BAB_III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (373kB)
	Text (BAB_IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (404kB)
	Text (BAB_V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (214kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (238kB)
	Text (Lampiran) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (145kB)

Abstract

Indonesia negara yang mengakui adanya keberadaan hukum, yang bersifat memaksa dan dinamis, definisi hukum itu sendiri mengakui adanya norma dan sanksi yang berlaku, guna mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban, dan keadilan. Hal ini merupakan perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan Negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksa ditaatinya hukum tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika, penerapan pidana mati bertentangan dengan Hirarki Perundang-Undangan, berdasarkan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang lainnya yang dimana hal terkandung Asas “Lex Superior Legi Inferior”, dan menjadi aturan dasar pokok negara bahwa Lembaga manapun yang memiliki kewenangan dalam mengadili harus menghormati Hak Asasi Manusia yang terkandung didalam ketentuan Undang�Undang Dasar 1945. Diharapkan kedepan Hakim dalam memutus perkara terhadap terdakwa yang terancam hukuman mati. lebih baik diubah menjadi hukuman seumur hidup karena negara kita menjunjung tinggi HAM, dan ketentuan Hak untuk hidup seseorang sudah di atur dalam Konstitusi UUD 1945. Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Kepastian Hukum. / Indonesia is a country that recognizes the existence of law, which is coercive and dynamic, the definition of law itself recognizes the existence of applicable norms and sanctions, in order to control human behavior, maintain order and justice. This is the clearest manifestation of the State's power in carrying out its obligations to enforce compliance with the law. The method used in this research is normative juridical, using secondary data in the form of legal materials, which consist of primary, secondary and tertiary legal materials. In the provisions of the Narcotics Law, the application of the death penalty is contrary to the Legal Hierarchy, based on Law number 12 of 2011 the position of the 1945 Constitution is higher than other laws which contain the principle of "Lex Superior Legi Inferior", and it is a basic state rule that any institution that has the authority to judge must respect human rights contained in the provisions of the 1945 Constitution. It is hoped that in the future judges will decide cases against defendants who are threatened with the death penalty. it is better to change it to a life sentence because our country upholds human rights, and the provisions on a person's right to life are regulated in the 1945 Constitution Keywords : HAM, Legal Certainly

Actions (login required)

View Item