Analisis Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 650/Pid.Sus/2022/PN. Pbr)

Sianturi, Angela Claudia Ito (2023) Analisis Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 650/Pid.Sus/2022/PN. Pbr). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulAbstrakDaftarisiDaftarGambarDaftarTabelDaftarLampiran.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (934kB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (393kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (331kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (208kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (182kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (25kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (256kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)

Abstract

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat memberikan dampak yang sangat positif bagi kehidupan sehari-hari untuk masyarakat Indonesia. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa sejumlah dampak yang merugikan bagi kehidupan masyarakat. Cybercrime sendiri adalah salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif yang sangat besar bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus dan mengadili tindak pidana pelaku Pornografi Balas Dendam (revenge porn) dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 650/Pid.Sus/2022/PN. Pbr. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku maupun literatur lain, bahan hukum tersier berupa kamus, kemudian bahan hukum yang terkumpul disusun dan dianalisis. Berdasarkan dari hasil penelitian ini yaitu pengaturan pornografi balas dendam (revenge porn) menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki perbedaan tetapi penulis tidak menemukan ada pertentengan dalam pengaturan kejahatan pornografi di internet, khususnya antara UU ITE dan UU Pornografi. Sebaliknya, antara KUHP, UU ITE, UU Pornografi dan UU TPKS justru saling melengkapi. Pertimbangan hakim dalam memutus dan mengadili putusan nomor 650/Pid.Sus/2022/PN. Pbr terhadap terdakwa Rorois Suwandre Sihombing sudah tepat dan sesuai dengan tindak pidana dan unsur-unsurnya tindak pidananya. Tetapi berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa saksi Nur Cahaya Rahmawati yang menjadi korban penyebarluasan konten yang bermuatan pornografi juga dapat terkena sanksi pidana, karena adanya ketentuan dalam Pasal 4 ayat 2 UU Pornografi. / The rapid progress of information and communication technology has had a very positive impact on the daily life of the Indonesian people. It cannot be denied that the rapid advancement of information and communication technology has had a number of adverse impacts on people's lives. Cybercrime itself is one of the dark sides of technological progress which has a huge negative impact on all areas of today's modern life. The formulation of the problem in this thesis is how to regulate the crime of revenge porn according to Indonesian laws and regulations and how to consider judges in deciding and trying criminal acts of revenge porn in the Pekanbaru District Court Decision Number: 650/Pid.Sus/2022/PN.Pbr. This study uses normative legal research with statutory and case approaches. The data used is secondary data in the form of primary legal materials: the Criminal Code, Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Law Number 19 of 2016 concerning Amendments On Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. While secondary legal material is obtained from books and other literature, tertiary legal material is in the form of dictionaries, then the collected legal material is compiled and analyzed. Based on the results of this study, namely the regulation of revenge porn according to the laws and regulations in Indonesia has differences, but the authors did not find any contradictions in the regulation of pornographic crimes on the internet, especially between the ITE Law and the Pornography Law. On the other hand, the Criminal Code, the ITE Law, the Pornography Law and the TPKS Law complement each other. The judge's considerations in deciding and adjudicating the decision number 650/Pid.Sus/2022/PN. Pbr against the defendant Rorois Suwandre Sihombing was appropriate and in accordance with the crime and the elements of the crime. But based on the facts of the trial, it is known that the witness Nur Cahaya Rahmawati who is a victim of spreading pornographic content can also be subject to criminal sanctions, because of the provisions in Article 4 paragraph 2 of the Pornography Law.

Actions (login required)

View Item