Kajian Terhadap Posisi Perempuan Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Dan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan

Suntoro, Elliot Nico (2019) Kajian Terhadap Posisi Perempuan Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Dan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

Preview	Text Hal_Judul_Abstrak_Daftar_Isi.pdf Download (169kB) | Preview
	Text BAB_I.pdf Restricted to Registered users only Download (348kB)
	Text BAB_II.pdf Restricted to Registered users only Download (481kB)
	Text BAB_III.pdf Restricted to Registered users only Download (271kB)
	Text BAB_IV.pdf Restricted to Registered users only Download (98kB)
Preview	Text Daftar_Pustaka.pdf Download (311kB) | Preview
Preview	Text Lampiran.pdf Download (106kB) | Preview

Abstract

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya, sebaliknya Negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya. Dengan semakin pesatnya interaksi antar orang yang melewati batas Negara, semakin besar kemungkinan timbulnya permasalahnpermasalahan hukum yang menyangkut hukum perkawinan terutama perkawinan campuran beda kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia kurang memuaskan bagi kaum perempuan. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah status kewarganegaraan perempuan warga negara indonesia yang melangsungkan perkawinan campuran ditinjau dari Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 dan Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006? dan bagaimana perlindungan hukum wanita terhadap kedudukan anak hasil perkawinan campuran? Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif yaitu pemecahan masalah yang diselidiki menggambarkan objek penelitian beradasarkan kenyataan yang ada dan fakta-fakta yang sebagaimana adanya. Dalam penulisan ini penulis menjelaskan posisi atau status perempuan warga negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan campuran dengan laki-laki warga negara asing, dan menjelaskan pula perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran. Undang-Undang Kewargaenagaraan Nomor 62 Tahun 1958 karena sudah tidak relevan dan sudah tidak berlaku lagi bagi kehidupan masyarakat Indonesia, lalu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 ternyata belum menjamin perlindungan hak perempuan dan belum menjamin perlindungan terhadap kedudukan anak hasil perkawinan campuran, seperti dalam kasus putusan Nomor 80/PUU-XIV/2016. Dan pada akhirnya diharapkan pembentuk Undang-Undang merevisi peraturan Perundang-Undangan secara menyeluruh atau Pasal-Pasal tertentu guna mengoptimalkan dalam pemenuhan perlindungan Hak Asasi Manusia Kata Kunci : Perkawinan Campuran, Kewarganegaraan

Actions (login required)

View Item