Analisis Yuridis Kasus Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan PT Freeport Indonesia Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No: 316/B/PK/Pjk/2018

Arifin, Togu Ericson (2023) Analisis Yuridis Kasus Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan PT Freeport Indonesia Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No: 316/B/PK/Pjk/2018. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_lsi_Abstrak) HalJudulDaftarlsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (307kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (497kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)

Abstract

Permasalahan PT Freeport Indonesia (PTFI) tidak sebatas pada divestasi saham, salah satu permasalahan adalah mengenai Sengketa Pajak Air yang melibatkan PTFI. Sengketa ini diawali dari dikeluarkannya SKPD PAP (Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan) dari Pemerintah Provinsi Papua sejak tahun 2011 hingga 2017 sebesar Rp 22,922 triliun. Dasar hukum penagihan Pajak Air Permukaan yang dilakukan Pemprov Papua adalah Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pemerintah Provinsi Papua berhak untuk melakukan penarikan pajak kepada PTFI berdasarkan pasal 94 ayat (4) Undang-Undang No. 28 thn 2009 tentang “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”. Dalam Perda tersebut, tarif pajak yang dikenakan Pemerintah Provinsi Papua kepada PTFI sebesar Rp 120 per meter kubik per detik untuk tiap pengambilan air. Selain itu, ditetapkan juga oleh Pemerintah Provinsi Papua tarif Pajak Pemanfaatan Air Permukaan sebesar 10% dari jumlah volume air bawah tanah, atau air permukaan yang diambil dan dimanfaatkan dengan pembayarannya setiap bulan. Namun PTFI tidak bersedia membayar pajak air tersebut dikarenakan PTFI berpedoman pada aturan dalam kontrak karya (KK), yang hanya mengakui tarif pajak yang berlaku pada saat ditanda-tanganinya KK pada tahun 1991 dimana sebesar Rp 10 per meter kubik per detik atas penggunaan air permukaan. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini metode penelitian yuridis normatif, mempergunakan pendekatan perundang-undangan, data sekunder, bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data studi dokumen. Kedudukan/ kekuatan mengikat suatu perjanjian dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan dalam perspektif ilmu perundang-undangan adalah bahwa perjanjian sebagai undang-undang swasta, sebagai undang-undang swasta perjanjian hanya mengikat kepada pihak-pihak yang membuatnya tidak bersifat Erga Omnes atau berlaku bagi semua orang. Kemudian terdapat kesalahan penerapan hukum di tingkat Pengadilan Pajak yang kemudian diadili oleh Mahkamah Agung di tingkat Peninjauan Kembali dimana Majelis Mahkamah Agung memberikan pertimbangan Kontrak Karya Pertambangan hendaknya dipersamakan dengan Undang-undang, oleh karena itu kesepakatan mengenai perpajakan yang disepakati dalam Kontrak Karya adalah lex specialis sehingga ketentuan perpajakan Republik Indonesia menundukkan diri pada kesepakatan dalam Kontrak Karya. / PT PT Freeport Indonesia's (PTFI) problems are not limited to the divestment of shares, one of the problems is regarding the Water Tax Dispute involving PTFI. This dispute began with the issuance of SKPD PAP (Regional Tax Assessment Letter for Surface Water Tax) from the Provincial Government of Papua from 2011 to 2017 in the amount of IDR 22.922 trillion. The legal basis for collecting Surface Water Tax by the Papua Provincial Government is the Regional Government Regulation of the Papua Province Number 4 of 2011 concerning Regional Taxes, The Provincial Government of Papua has the right to withdraw taxes from PTFI based on Article 94 paragraph (4) of Law no. 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies. In this regulation, the tax rate imposed by the Papua Provincial Government on PTFI is IDR 120 per cubic meter per second for each water withdrawal. In addition, the Provincial Government of Papua also stipulates a Surface Water Utilization Tax rate of 10% of the total volume of groundwater, or surface water that is taken and utilized by paying it every month. However, PTFI was not willing to pay the water tax because PTFI was guided by the provisions in the Contract of Work (CoW), which only recognized the tax rate that was in effect at the time the CoW was signed in 1991 which amounted to IDR. 10 per cubic meter per second for the use of surface water. The research methodology employed in writing this thesis is a normative juridical research method with a statutory approach. The data utilized includes secondary data, primary legal materials, as well as secondary and tertiary legal sources, employing document study techniques for data collection. The binding position/force of an agreement compared to statutory regulations in the perspective of the science of law is that the agreement as a private law, as a private law the agreement is only binding on the parties making it not Erga Omnes in nature or apply to everyone. Then there was an error in applying the law at the Tax Court level which was then tried by the Supreme Court at the Judicial Review level where the Supreme Court Council gave consideration to Mining Contracts of Work that should be equated with Laws, therefore the agreement regarding taxation agreed in Contracts of Work is lex specialis so the tax provisions of the Republic of Indonesia comply with the agreements in the Contract of Work.

Actions (login required)

View Item