Analisis Yuridis Hubungan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara Volunteer dengan Kejahatan Korporasi (Studi Putusan Nomor 311/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Pailit)

Araiyatie, Friani (2023) Analisis Yuridis Hubungan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara Volunteer dengan Kejahatan Korporasi (Studi Putusan Nomor 311/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Pailit). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulAbstrakDaftarIsiLampiran.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (791kB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (274kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (361kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (437kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (208kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (106kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (173kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (189kB)

Abstract

Penundaan pembayaran utang merupakan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga untuk merundingkan mekanisme pembayaran utang dan apabila perlu melakukan restrukturisasi terhadap utang. Namun dalam praktiknya oknum atau korporasi banyak memanfaatkan dan menyalahgunakan lembaga kepailitan dan PKPU sebagai tempat bagi korporasi untuk berlindungan dari kewajiban untuk penyelesaian utangnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang bertujuan untuk menganalisa norma-norma hukum perundang-undangan, peraturan-peraturan ataupun bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus PKPU sukarela (volunteer) yang telah berkekuatan hukum tetap, pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan untuk dapat diteliti akibat hukum PKPU dan pailit serta menganalisa PKPU yang diajukan secara sukarela (volunteer) oleh korporasi yang dikaitkan dengan kejahatan korporasi. Hasil kajian dan analisa akibat hukum permohonan PKPU sukarela (volunteer) yang akhirnya jatuh pailit memberikan bentuk perlindungan hukum represif dan preventif yang sangat lemah terutama bagi kreditur konkuren dan hal ini dapat dikaitkan dengan kejahatan korporasi bila permohonan yang bersifat sukarela (volunteer) memenuhi unsur-unsur pemidanaan korporasi, yang dalam pertanggungjawaban pemindanaannya ditujukan kepada korporasi sebagai pelakunya. Niat korporasi berlindung di balik suatu kelembagaan atau peraturan perundang-undangan seharusnya dapat diantisipasi dan dipertimbangkan bagi hukum bisnis di Indonesia, jika tidak maka pada akhirnya menambah jumlah korban kejahatan korporasi dan meningkatkan jenis-jenis kejahatan korporasi seiring dengan kemajuan dunia bisnis. / Postponement of debt payments is the time and opportunity provided by law through a commercial judge's decision to negotiate a debt payment mechanism and if necessary carry out debt restructuring. However, in practice many individuals or corporations take advantage of and abuse bankruptcy institutions and PKPU as a place for corporations to take refuge from obligations to settle their debts. This study uses normative research methods which aim to analyze statutory legal norms, regulations or legal materials related to research. This research uses a voluntary PKPU case study approach that has permanent legal force, a conceptual approach and a statutory approach to examine the legal consequences of PKPU and bankruptcy and analyzes PKPU submitted voluntarily by corporations associated with corporate crime. The results of the study and analysis of the legal consequences of voluntary PKPU applications that eventually went bankrupt provide a very weak form of repressive and preventive legal protection, especially for concurrent creditors and this can be linked to corporate crime if the voluntary application fulfills the elements corporate punishment, which in terms of criminal accountability is aimed at the corporation as the perpetrator. The intention of corporations to hide behind an institution or legislation should be anticipated and considered for business law in Indonesia, otherwise this will eventually increase the number of victims of corporate crime and increase the types of corporate crime in line with the progress of the business world

Actions (login required)

View Item