Tanggung Jawab Penilai dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Harjono, Dhaniswara K. (2023) Tanggung Jawab Penilai dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Jurnal Hukum Indonesia, 2 (1). pp. 62-72. ISSN 2963 0444

	Text TanggungJawabPenilaidalamPengadaanTanah.pdf Download (521kB)
	Text (Hasil_Turnitin) HasilTurnitinTanggungJawabPenilaidalamPengadaanTanah.pdf Download (2MB)

Abstract

Indonesia is an archipelagic country where there are many islands in Indonesia surrounded by the surrounding seas. Realizing that the majority of the population depend on the preservation of natural resources, the Government cannot possibly remain silent about this. Purpose: To understand more deeply how is the responsibility of P.T Pertamina (Persero) for environmental pollution that occurs as a result of the company. Method: The type of research used in the preparation of this paper is normative juridical writing. Results: Research on the tragedy of the PT. Pertamina on the coast of Karawang. Conclusion: PT. Pertamina is absolutely responsible based on Article 88 of the PPLH Law for the spill of crude oil on the Karawang coast which causes environmental damage and the fishermen are unable to make a living due to environmental pollution. Then PT. Pertamina is obliged to make compensation for environmental damage Keywords : responsibility; land acquisition; public/ Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan dengan adanya ganti kerugian bagi pemilik objek pengadaan tanah. Nilai ganti kerugian ditentukan berdasarkan penilaian oleh Penilai Tanah yang tergabung dalam Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), atas nilai objek pengadaan tanah. Tujuan: Hasil penilaian dijadikan dasar musyawarah penetapan ganti kerugian dengan pemilik objek pengadaan tanah. Tulisan ini menganalisis sejauh mana tanggung jawab KJPP dan Penilai Publik dalam melakukan penilaian dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan keadaan faktual seperti posisi tawar menawar yang tidak setara, serta inkonsistensi dalam regulasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sehingga hasil penilaian oleh Penilai menjadi sangat menentukan bagi kehidupan pemilik objek pengadaan tanah setelah haknya beralih kepada pihak yang membutuhkan tanah. Kesimpulan: Penilai bertanggung jawab untuk melaksanakan penilaian sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan. Kata kunci : tanggung jawab; pengadaan tanah; penilai publik

Actions (login required)

View Item