Penetapan Tersangka Dalam Penyidikan Tindak Pidana Transnational Cybercrime Menurut Sistem Hukum Di Indonesia

Sinaga, Mustika Indah Jelita (2022) Penetapan Tersangka Dalam Penyidikan Tindak Pidana Transnational Cybercrime Menurut Sistem Hukum Di Indonesia. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Abstrak_Daftar_Isi_Daftar_Gambar_Daftar_Tabel_Daftar_Lampiran) HalJudulAbstrakDartarIsiDaftarGambarDaftarTabelDaftarLampiran.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (506kB)
	Text (BAB_II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (715kB)
	Text (BAB_III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (440kB)
	Text (BAB_IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (326kB)
	Text (BAB_V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (149kB)
	Text (Daftar_Pustaka) Daftar Pustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (268kB)

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu (1) Bagaimana konstruksi yuridis penetapan tersangka dalam tindak pidana transnational cybercrime dalam hukum positif di Indonesia? (2) Bagaimana perbandingan penanganan tindak pidana transnational cybercrime di Indonesia dengan Amerika Serikat dan Inggris? Metode Penelitian: Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Pembahasan: Konstruksi yuridis penetapan tersangka dalam tindak pidana transnational cybercrime masih menggunakan KUHAP sebagai dasarnya dan didukung oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang telah dirubah menjadi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 6 Tahun 2019. Hal tersebut menjadi kesulitan tersendiri oleh aparat penegak hukum, dikarenakan kasus-kasus transnational cybercrime selalu berhubungan dengan Telecommunication Fraud, sehingga ketika terjadi penangkapan, maka dilakukan prosedur lidik sesuai SOP dimana sering kali korbannya tidak berada di dalam negeri atau ada di dalam negeri tapi tidak kelihatan/tidak muncul/tidak melapor. Akibatnya sulit untuk pembuktiannya dan korbannya di luar negeri yang pada akhirnya kejahatan yang bisa ditemukan adalah pelanggaran imigrasi. Perbandingan konstruksi yuridis penetapan tersangka dalam tindak pidana transnational cybercrime di Indonesia dengan sistem hukum di negara-negara dengan teknologi informasi terdepan tidak ada yang berbeda, yaitu kepolisian dapat menetapkan tersangka apabila sudah memiliki 2 (dua) alat bukti permulaan. Namun demikian, untuk negara Amerika Serikat dan Inggris, telah memiliki pengaturan khusus terkait dengan kejahatan cybercrime. Hal tersebut berbeda dengan Indonesia yang masih menggunakan peraturan lama dalam menjerat pelaku tindak pidana transnasional cybercrime. Kata Kunci: Penetapan Tersangka, Pidana, Transnational Cybercrime / The problems in this study are divided into 2 (two), namely (1) How is the juridical construction of determining suspects in transnational cybercrime crimes in positive law in Indonesia? (2) How does the handling of transnational cybercrime in Indonesia compare with the United States and Britain? Research Methods: This research method is normative juridical. Discussion: The juridical construction of determining suspects in transnational cybercrime crimes still uses the Criminal Procedure Code as the basis and is supported by Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions and Regulation of the Head of the Indonesian National Police No. 14 of 2012 concerning Management of Criminal Investigations which have been changed to Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia No. 6 of 2019. This has become a special difficulty for law enforcement officers, because transnational cybercrime cases are always related to Telecommunication Fraud, so that when an arrest occurs, then an investigation procedure is carried out according to the SOP where often the victim is not in the country or is in the country but does not appear / does not appear / does not report. As a result, it is difficult to prove it and its victims abroad, which in the end the crimes that can be found are immigration violations. Comparison of the juridical construction of determining suspects in transnational cybercrime crimes in Indonesia with the legal system in countries with advanced information technology, there is no difference, namely the police can determine the suspect if they already have 2 (two) initial evidence. However, for the United States and the United Kingdom, there have been special arrangements related to cybercrime. This is different from Indonesia, which still uses the old regulations to ensnare perpetrators of transnational cybercrime. Keywords: Determination of Suspect, Criminal, Transnational Cybercrime

Actions (login required)

View Item