KEPASTIAN HUKUM BAGI KARYAWAN SEBAGAI KREDITOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Kasus: PT. UFO BISNIS KEMITRAAN BERSAMA SYARIAH, Putusan Nomor 108/Pdt.SusPENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG /2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.)

Armando, Diego (2022) KEPASTIAN HUKUM BAGI KARYAWAN SEBAGAI KREDITOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Kasus: PT. UFO BISNIS KEMITRAAN BERSAMA SYARIAH, Putusan Nomor 108/Pdt.SusPENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG /2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.). S2 thesis, UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.

	Text (HalamanJudul_halPengesahan_halKataPengantar_halDaftarIsi_halAbstrak) Halaman Judul.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BABI) BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (304kB)
	Text (BABI) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (284kB)
	Text (BABIII) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (331kB)
	Text (BABIV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (311kB)
	Text (BABV) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (51kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (199kB)

Abstract

Kepastian hokum atas hak-hak dasar karyawan/buruh merupakan upaya hukum yang dapat diajukan melalui gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga dengan mengajukan permohonan pailit. Meskipun terdapat perbedaan landasan hukum dan prosedur pelaksanaannya, namun upaya tersebut merupakan semacam perlindungan hukum untuk mewujudkan hak-hak karyawan yang tidak diberikan oleh perusahaan. Mekanisme yang berlaku pada pengadilan hubungan industrial, upaya pertama dilakukan melalui mekanisme bipartit dan tripartit yang menghasilkan rekomendasi dari dinas tenaga kerja. Sementara itu untuk permohonan pailit pada pengadilan niaga, mekanisme yang harus didahulukan yaitu Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yang diteliti yaitu; pertama bagiamanakah kepastian hukum bagi karyawan sebagai kreditor berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang? dan kedua bagaimanakah Analisis Putusan Hakim dalam perkara 108/Pdt.Sus-Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang /2020/ PN.Niaga.Jkt.Pst, terhadap PT. UFO Bisnis Kemitraan Bersama Syariah? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Jenis penelitian ini berfokus pada peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan teori sistem hukum Lawrence M.Friedman yaitu Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum serta Gustav Radbruch dalam teori kepastian hukum. Hasil akhir dari rangkaian pengajuan pailit adalah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang mewajibkan para pihak yang disebut kreditor dan debitor untuk mematuhi isi putusan.Keterlibatan pengurus (kurator) yang merupakan perintah dari majelis hakim, adalah wujud jaminan/kepastian perlindungan hukum terhadap penyelesaian hak-hak karyawan. Pendekatan dilakukan dengan menggunakan Statute approach, Conceptual Approach dan Case Approach guna mengungkap secara jelas terkait hasil penelitian. Hasil penelitian, menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak karyawan perseroan terbatas yang dinyatakan pailit, melalui permohonan pailit pada pengadilan niaga menunjukkan bahwa hak-hak karyawan sebagai kreditor yang harus dilaksanakan oleh perseroan terbatas sebagai debitor. Karyawan sebagai kreditor yang istimewa mendapatkan tempat yang diutamakan (preferend) melalui pengurus (kurator) yang ditunjuk oleh majelis hakim guna menyelesaikan hak-hak karyawan sebagai hutang yang harus diselesaikan dengan tata cara melakukan penjualan terhadap asset debitor manakala tidak mencukupi. Kata kunci: Kepastian/Perlindungan Hukum, Kepailitan, Hak-hak Karyawan/Legal certainty regarding the basic rights of employees/labor is a legal remedy that can be filed through a lawsuit to the Industrial Relations Court and the Commercial Court by filing a bankruptcy petition. Although there are differences in the legal basis and implementation procedures, these efforts are a kind of legal protection to realize employee rights that are not provided by the company. The mechanism that applies to the industrial relations court, the first attempt is carried out through a bipartite and tripartite mechanism which results in a recommendation from the manpower office. Meanwhile, for the application for bankruptcy in the commercial court, the mechanism that must take precedence is the settlement of debt payment obligations (PKPU). This research has two formulations of the problems studied; first how is legal certainty for employees as creditors based on Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 about Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations? and how is the analysis of the judge's decision in the case from 108/Pdt.Sus- PKPU /2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, is it in accordance with Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 about Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations? The research method used is normative juridical research which is also known as doctrinal law research. This type of research focuses on legislation. This study uses Lawrence M. Friedman's legal systems theory, namely Legal Substance, Legal Structure, and Legal Culture and Gustav Radbruch in the theory of legal certainty. The final result of a series of bankruptcy filings is a decision that has permanent legal force, which requires the parties called creditors and debtors to comply with the contents of the decision. The involvement of the board (curator), which is an order from the panel of judges, is a form of guarantee/certainty of legal protection against the settlement of employee rights. The approach is done by using Statute approach, Conceptual Approach and Case Approach to clearly reveal the results of the research. The results of the study stated that legal protection of the rights of employees of a limited company which declared bankrupt, through a bankruptcy application at the commercial court shows that the rights of employees as creditors must be implemented by a limited liability company as a debtor. Employees as special creditors get a preferential place through the administrator (curator) appointed by the panel of judges to settle employee rights as debts that must be resolved by selling the debtor's assets when insufficient. Keywords: Legal Protection, Bankruptcy, Employee Rights

Actions (login required)

View Item