Implementasi Fta (Free Trade Agreement) Atara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Rrc (Republik Rakyat China) Ditinjau Dari Gatt (General Agreement On Tariff And Trade) And Wto (World Trade Organization)

Simatupang, Albert Hamonangan (2012) Implementasi Fta (Free Trade Agreement) Atara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Rrc (Republik Rakyat China) Ditinjau Dari Gatt (General Agreement On Tariff And Trade) And Wto (World Trade Organization). S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

[img] Text (Hal_Judul_Abstrak_Daftar_Isi_Daftar_Grafik_Daftar_Lampiran_Daftar_Tabela)
HalJudulAbstrakDaftarIsiDaftarGrafikDaftarLampiranDaftarTabel.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives.

Download (411kB)
[img] Text (BAB_I)
BABI.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives.

Download (627kB)
[img] Text (BAB_II)
BABII.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives.

Download (536kB)
[img] Text (BAB_III)
BABIII.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives.

Download (921kB)
[img] Text (BAB_IV)
BABIV.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives.

Download (147kB)
[img] Text (BAB_V)
BABV.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives.

Download (43kB)
[img] Text (Daftar_Pustaka)
DaftarPustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives.

Download (78kB)

Abstract

International trade is an advanced stage of a process system of trade that occurred in the 19th century where the trade is happening at that time using the barter system (exchange of goods.). Indonesia has actually been known since the first trade between nations. This was marked by many great kingdoms in Indonesia, among others, is the kingdom of Srivijaya which uses its trading ships at that time did not only trade in the archipelago but also outside the region such as the Arabs and the Chinese. Along with the times of Southeast Asian countries who are members of ASEAN are now establishing a regional trade with the establishment of ACFTA (ASEAN China Free Trade Agreement) with the RRC. Indonesia is a member of the ASEAN countries participated in the ratification of free trade agreements with the RRC known as FTA (free trade agreement) was signed on 1 January 2010. Since the enactment of the FTA between the Republic of Indonesia with the PRC government in the implementation of trade watchers in particular obstacles at UMKM sector (Micro, Small and Medium Enterprises). Indonesia is not yet fully prepared to face free trade is feeling the impact. This is due to the many actors who do not understand the true business mechanism and procedures, the economy is not stable and there are many regulations that are overlapping in the center or area. Government as obligator or executor of the policy of free trade between Indonesia and China have a very important role in determining the policy direction in moving the economy in the country especially in the UMKM sector (Small and Medium Enterprises) who are directly affected. In addition to the negative effects, the authors also highlight the positive impact of a policy of the FTA between the Republic of Indonesia to the People's Republic of China. Negative impacts include competition in the domestic products that are not healthy, and the prices are much more expensive than similar products, and product quality and quantity can not compete fairly. Given the positive impact of the FTA among other goods Indonesia is increasingly recognized in foreign countries and businesses are increasingly used and are motivated to compete fairly in the region not only domestically but also in the international area. It is appropriate for the Government of Indonesia to find alternatives to avoid adverse impacts spread, and reduce barriers by issuing policies that favor the SME sector entrepreneurs and repeal regulations that are still overlapping. Eventually be created to suit a trade with Indonesia Pancasila and the UUD 1945 fair, prosperous and sovereign. Keywords: Free Trade, SMEs, FTA. / Perdagangan Internasional merupakan lanjutan tahapan dari sebuah proses sistem perdagangan yang terjadi pada abad ke 19 dimana perdagangan yang terjadi pada masa itu menggunakan sistem barter (tukar-menukar barang.). Indonesia sebenarnya sudah sejak dulu mengenal perdagangan antar bangsa. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya kerajaan-kerajaan besar di Indonesia antara lain adalah Kerajaan Sriwijaya yang menggunakan kapal dagangnya pada masa itu melakukan perdagangan tidak hanya di wilayah nusantara tetapi juga diluar wilayah seperti dengan bangsa Arab dan bangsa China. Seiring dengan perkembangan zaman negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN kini menjalin perdagangan yang bersifat Regional dengan berdirinya ACFTA (Asean China Free Trade Agreement) dengan negara RRC. Indonesia adalah anggota dari ASEAN menjadi negara yang turut serta dalam Ratifikasi Perjanjian Perdagangan bebas dengan RRC yang dikenal dengan FTA (free trade agreement) ditandatangani pada 1 Januari 2010. (free trade agreement) ditandatangani pada 1 Januari 2010 Sejak diberlakukannya FTA antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah RRC dalam implementasinya para pengamat perdagangan menemukan kendala khususnya ditataran UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Indonesia yang belum siap sepenuhnya dalam menghadapi perdagangan bebas sangat merasakan dampak tersebut. Hal ini disebabkan banyaknya Pelaku Usaha yang belum memahami benar mekanisme dan prosedur, perekonomian yang belum stabil serta masih banyak regulasi yang bersifat tumpang tindih di pusat maupun didaerah. Pemerintah selaku obligator atau pelaksana dari kebijakan perdagangan bebas antara Indonesia dengan China mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan dalam menggerakan perekonomian dalam negeri khususnya di sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang terkena dampak secara langsung. Selain dampak negatif, penulis juga menyoroti dampak positif dari sebuah kebijakan dari FTA antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat China. Dampak negatif yang ditimbulkan diantaranya adalah persaingan produk dalam negeri yang tidak sehat, serta harga yang jauh lebih mahal dibanding produk sejenis, dan kualitas produk maupun kuantitas tidak dapat bersaing secara sehat. Dampak positif yang diberikan dari FTA antara lain adalah produk barang Indonesia semakin dikenal di mancanegara serta pelaku usaha yang semakin terbiasa dan termotivasi untuk bersaing secara sehat tidak hanya di kawasan dalam negeri tetapi juga di kawasan internasional. Sudah selayaknya Pemerintah Indonesia mencari alternatif untuk menghindari dampak negatif yang makin meluas, serta mengurangi kendala dengan menerbitkan kebijakan yang berpihak kepada pelaku usaha sektor UMKM serta mencabut regulasi yang masih tumpang tindah. Pada akhirnya dapat diciptakan suatu perdagangan yang sesuai dengan dengan Pancasila dan UUD 1945 Indonesia yang adil, makmur dan berdaulat. Kata Kunci : Perdagangan Bebas, UMKM, FTA.

Item Type: Thesis (S2)
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
Thesis advisorKolopaking, AnitaUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Thesis advisorChairijah, RiaUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Subjects: LAW > Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
Divisions: PROGRAM PASCASARJANA > Magister Ilmu Hukum
Depositing User: Ms Rosaliana Wati
Date Deposited: 12 Jul 2022 03:57
Last Modified: 20 Jul 2022 06:10
URI: http://repository.uki.ac.id/id/eprint/8357

Actions (login required)

View Item View Item