Problematika Sistem Pemidanaan Dan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Partai Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Salampessy, Syarif Hasan (2020) Problematika Sistem Pemidanaan Dan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Partai Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judu_Abstrak_Daftar_Isi_Daftar_Tabel) HalJudulAbstrakDaftarIsiDaftarTabel.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (6MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (133kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (232kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (260kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (142kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (17kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (117kB)

Abstract

Kendati telah banyak perwakilan partai politik yang menjalani pertanggungjawaban pidana, tetapi itu terbatas pada pertanggungjawaban individu, walaupun tergambar dalam beberapa fakta persidangan dan surat dakwaan adanya aliran hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh partai politik. Hal yang menjadi permasalahan selama ini adalah belum ada satupun partai politik selaku badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Argumentasi penegak hukum bahwa keterlibatan anggota atau pengurus partai politik dalam tindak pidana korupsi bukanlah kebijakan resmi partai politik sehingga pertanggungjawabannya adalah pribadi, bahkan ditegaskan belum ada mekanisme yang jelas untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi terhadap partai politik. Metode penelitian dari penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, terutama ditujukan untuk mengkaji kaidah/asas hukum, dengan didukung yuridis empiris yang dilakukan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas suatu peraturan perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku. Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif sistem pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana partai politik yang diketahui ada aliran dana dari anggota partai politik sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Sumber data dari penelitian ini menggunakan data primer dari hasil wawancara dengan orang-orang yang berwenang, mengetahui, dan terkait dengan tahapan yang harus ditempuh mengenai sistem pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana partai politik yang diketahui ada aliran dana dari anggota partai politik sebagai pelaku tindak pidana korupsi, ditunjang dengan data sekunder meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder seperti penelitian, jurnal, hasil karya ilmiah para sarjana, dan lainnya. Dalam beberapa fakta persidangan kasus korupsi yang melibatkan para pejabat kebijakan pada tubuh partai politik, terungkap bahwa terdakwa mengaku telah menyumbangkan sejumlah uang yang berasal dari hasil tindak pidana pencucian uang kepada partai politiknya. Dalam hal terjadi tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan korupsi, undang-undang tidak hanya menjerat orang yang mengalirkan. Melainkan juga orang yang menerima saluran dana tersebut. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang memungkinkan untuk menerapkan pemidanaan terhadap badan hukum dan bahkan pembubaran partai politik selama dapat dibuktikan secara hukum adanya aliran dana dari anggota ke partai politik. /Although there have been many representatives of political parties undergoing criminal responsibility, it is limited to individual responsibility, although it is illustrated in several facts of the trial and the indictment of the flow of the results of criminal acts of corruption enjoyed by political parties. The problem so far is that there has not been a single political party as a legal entity, which can be held criminally liable. Law enforcement arguments that the involvement of members or management of political parties in criminal acts of corruption are not official policies of political parties so that the responsibility is personal, even confirmed there is no clear mechanism for establishing criminal responsibility for criminal acts of corruption against political parties. The research method of this research is normative juridical, which is a study that emphasizes the science of law, especially aimed at studying the rules / principles of law, supported by empirical juridical conducted to analyze the extent to which the effectiveness of a statutory regulation or applicable law. This approach is used to analyze qualitatively the criminal system and criminal liability of political parties which are known to have a flow of funds from members of political parties as perpetrators of corruption. The data source of this study uses primary data from interviews with authorized people, knowing, and related to the stages that must be taken regarding the criminal system and criminal liability of political parties that are known to have a flow of funds from members of political parties as perpetrators of corruption, supported by secondary data including primary legal materials such as laws and regulations, and secondary legal materials such as research, journals, scientific work of scholars, and others. In a number of facts of the trial of a corruption case involving policy officials in the body of a political party, it was revealed that the defendant claimed to have donated some money from proceeds of money laundering to his political party. In the event of money laundering related to corruption, the law does not only ensnare the person who carries it out. But also the people who receive these funding channels. The Corruption Crime Act and the Money Laundering Act make it possible to implement criminal sanctions against legal entities and even the dissolution of political parties as long as it can be legally proven that there is a flow of funds from members to political parties.

Actions (login required)

View Item