Mekanisme Dan Praktik Pengisian Jabatan Kepala Daerah Pasca Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Samosir, Sukri Akbar (2018) Mekanisme Dan Praktik Pengisian Jabatan Kepala Daerah Pasca Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Abstrak_Daftar_Isi) HalJudulAbstrakDaftarIsi.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (233kB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (333kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (363kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (384kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (527kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (252kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (100kB)

Abstract

Sukri Akbar Samosir (14021900024), Mekanisme dan Praktik Pengisian Jabatan Kepala Daerah Pasca Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (dibimbing oleh Dr. Daniel Yusmic P FoEkh, SH, MH, selaku Pembimbing I dan Dr. Maruarar Siahaan SH, selaku Pembimbing II). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sebagai sebuah penelitian hukum normatif, maka data-data yang digunakan adalah bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari (1) bahan hukum primer; (2) bahan hukum sekuder; dan (3) bahan hukum tersier yang berkaitan dengan hukum tata negara, khususnya yang berkaitan dengan sistem demokrasi dan negara kesatuan serta peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilihan kepala daerah serta putusan Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”. UUD NRI Tahun 1945 tidak mangatur secara rinci bagaimana mekanisme pemilihan kepala daerah tersebut akan tetapi berdasarkan pendapat para ahli dan juga putusan MK maka pemilihan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan baik secara langsung oleh rakyat, oleh DPRD, dan bahkan dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitan diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan pengisian jabatan kepala daerah di Indonesia selama ini menunjukkan terdapat 5 (lima) model yaitu kepala daerah dipilih oleh DPRD, dipilih langsung oleh rakyat, diangkat/ditunjuk oleh pejabat diatasnya, ditetapkan oleh DPRD, dan pemilihan menggunakan noken yaitu seluruh suara dikumpulkan dalam noken tersebut untuk selanjutnya diwakilkan kepada Kepala Suku untuk menentukan pilihannya. Terdapat kelebihan pemilihan kepala daerah oleh rakyat yaitu: legitimasi politik, akuntabilitas, meminimalisasi kecurangan selama proses pemilihan, serta penguatan demokrasi lokal untuk keberhasilan otonomi daerah. Sedangkan kekurangannya yaitu: besarnya pendanaan, fenomena elektabilitas calon kepala daerah dipengaruhi tingkat popularitas dan kemampuan keuangan seseorang serta rendahnya partisipasi pemilih. Selanjutnya kelebihan pemilihan oleh DPRD yaitu: memperkuat sinergitas antara Kepala Daerah dan DPRD, memperkuat fungsi DPRD, dan penguatan fungsi parpol. Sedangkan kelemahannya adalah selain kurangnya aspek akuntabilitas dan adanya kemungkinan kepala daerah terpilih yang tidak dikenal oleh rakyat, juga memperkecil peluang calon perseorangan. Selanjutnya terdapat setidaknya 4 (empat) implikasi putusan MK Nomor 97/PUU.XI/2013 yaitu: lembaga yang menyelesaikan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah, penyelenggara, regulator, dan pertanggungjawaban penyelenggara. Kata Kunci: Pengisian Jabatan Kepala Daerah, Implikasi Putusan Mahkamah Konsitusi /Sukri Akbar Samosir (14021900024), Mechanism and Practice in Filling the Regional Head Posts After Amendment of 1945 Constitution of Republic of Indonesia (advised by Dr. Daniel Yusmic P FoEkh, SH, MH, as Adviser I and Dr. Maruarar Siahaan SH, as Adviser II). This research is a normative legal research. As a normative legal research, then data being used are library materials and secondary data, consisting of (1) primary legal materials; (2) secondary legal materials; and (3) tertiary legal material related to the constitutional law, particularly related to the democratic system and unitary state and laws and regulations regulating the election of the regional heads and Constitutional Court’s order. Related to the mechanism in filling the regional head posts based on provision of Article 18 paragraph (3) states that “Governor, Regents and Mayors of each as the Head of Regional Governments for Provinces, Regencies and Municipalities are elected democratically.” 1945 Constitution of the Republic of Indonesia does to regulate in detail how the mechanism of the regional head election however based on the opinions of experts and also Constitutional Court’s order then the election of the regional heads can be conducted either directly by the people, by the Regional House of Representatives, and even may be different between one region to others regions according to the conditions of the communities concerned. Based on the results of research it was obtained a conclusion that the implementation in filling of regional head posts in Indonesia during to the time shows there are 5 (five) models namely regional heads elected by the Regional House of Representatives, elected directly by the people, designated/appointed by the officials above them, determined by the Regional House of Representatives, and the election uses noken namely all votes are collected in the noken to be further represented to the Tribe Chiefs to determine their choice. There are advantages of the regional heads election by the people they are: political legitimacy, accountability, minimizing the fraudulences during the election process, and the local democracy strengthening for the success of local economy. While the weaknesses are: magnitude of funding, phenomena of electability of regional head candidates are influenced by the popularity level and financial ability of the persons as well as low participation of the voters. Further the advantages of the election by the Regional House of Representatives namely:strengthening the synergy between Regional Heads and Regional House of Representatives, and strengthening of political parties’ function. While the weakness is addition to the lack of accountability aspect and the possibility that the regional heads being elected are not known to the people, also reducing the opportunity of the individual candidates. Further, at least there are 4 (four) implications of Constitutional Court order Number 97/PUU.XI/2013 namely: the bodies settling the result of vote count of regional head election, officials, regulators and accountability of the officials. Keywords: Filling Regional Head Posts, Implications of Constitutional Court Order.

Actions (login required)

View Item