Tinjauan Juridis Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Koporasi Di Luar Kuhp Sebagai Pembaharuan Hukum Indonesia

Sibarani, Mery (2018) Tinjauan Juridis Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Koporasi Di Luar Kuhp Sebagai Pembaharuan Hukum Indonesia. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Abstrak_Daftar_Isi) HalJudulAbstrakDaftarIsi.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (8MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (313kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (237kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (266kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (403kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (52kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (149kB)

Abstract

Tesis ini adalah penelitian tentang pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Pembaharuan Hukum di Indonesia, yang bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana dan kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi di luar KUHP pada masa yang akan datang. Ketentuan KUHP di Indonesia, hanya mengenal orang perseorangan sebagai pelaku tindak pidana, maka korporasi bukanlah merupakan subyek hukum pidana. Hal ini dapat di lihat dari ketentuan Pasal 59 KUHP. Perkembangan selanjutnya, perundang-undangan pidana di luar KUHP, sebagian telah mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana. Bahkan, dalam Penjelasan Umum Buku I Naskah Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) 2015, juga sudah dituangkan yaitu bahwa subyek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya pada manusia alamiah (natural person), tetapi juga mencakup manusia hukum (jurisical person) yang lazim disebut korporasi, karena tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi. Analisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tulisan ini menggunakan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 04/PID.SUS/2011/PT.BJM. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan penjatuhan pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana berdasarkan perundang-undangan di luar KUHP sudah mulai dilaksanakan, namun masih belum tegas sesuai pilihan doktrin yang menjadi acuan dalam formulasi hukum pidana, sehingga timbul keberagaman hukum dengan permasalahan baru, yang diantaranya adalah korporasi yang tidak melaksanakan pidana denda. Demi penegakan hukum dalam jangka panjang, diharapkan terjadi pembaharuan hukum tentang pertanggungjawaban korporasi di Indonesia. Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi /This thesis is a study of corporate criminal responsibility in Legal Reform Perspective in Indonesia, which aims to answer the problems regarding the application of criminal liability and formulation policy of criminal liability to corporations outside the Criminal Code in the future. The provisions of the Indonesian Criminal Code, knowing only individuals as perpetrators of criminal acts, thus the corporation is not a subject of criminal law. This can be seen from the provisions of Article 59 of the Criminal Code. Subsequent developments, criminal legislation outside the Criminal Code, some have regulated corporations as criminal law subjects. In fact, in the General Elucidation of Book I of the Text of the Criminal Code (Criminal Code) Act 2015, it has also been stated that the subject of criminal law can not be limited only to natural persons, but also to the human law (jurisical person) commonly called corporations, because certain criminal acts can also be done by the corporation. The analysis of corporate criminal liability in this paper uses case studies of the Banjarmasin High Court Decision. 04 / PID.SUS / 2011 / PT.BJM. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the application of criminal penalty against corporations in criminal offenses based on legislation outside the Criminal Code has begun, but still not firmly according to the choice of doctrine that became the reference in the formulation of criminal law, so that the law diversity arise with new problems , among which are corporations that do not impose a fine penalty. For the sake of law enforcement in the long run, it is hoped that there will be legal renewal of corporate liability in Indonesia. Keywords: Criminal Liability, Corporate

Actions (login required)

View Item