Problematika Hukum Pembentukan Induk Usaha (Holding Company) Bumn Dikaitkan Dengan Uu No 19 Tahun 2003 Tentang Bumn Dan Uu No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Sebagai Suatu Pengembangan Ekonomi Di Indonesia (Analisis Kasus Hukum Penggabungan BUMN Tambang PT Aneka Tambang (Persero) Tbk,PT Bukit Asam (Persero) Tbk, dan PT Timah (Persero) Tbk kedalam Induk Usaha PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero))

Nainggolan, Hotman (2019) Problematika Hukum Pembentukan Induk Usaha (Holding Company) Bumn Dikaitkan Dengan Uu No 19 Tahun 2003 Tentang Bumn Dan Uu No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Sebagai Suatu Pengembangan Ekonomi Di Indonesia (Analisis Kasus Hukum Penggabungan BUMN Tambang PT Aneka Tambang (Persero) Tbk,PT Bukit Asam (Persero) Tbk, dan PT Timah (Persero) Tbk kedalam Induk Usaha PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)). S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Abstrak_Daftar_Isi) HalJudulABstrakDaftarIsi.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (386kB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (416kB)
	Text (BAB-II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (717kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (431kB)
	Text (BAB-IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (456kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (21kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (345kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (100kB)

Abstract

Tesis ini membahas mengenai langkah-langkah yang telah ditempuh Pemerintah dalam membentuk induk usaha (holding company) BUMN di Indonesia dengan menunjuk BUMN Persero tertentu sebagai Perusahaan Induk (holding) dan menggabungkan BUMN Persero yang sejenis menjadi perusahaan anak melalui mekanisme pengalihan saham (inbreng). Selama ini belum ada aturan hukum yang khusus mengatur keberadaan induk usaha (holding company) di Indonesia . Demikian juga keberadaan holding company dan mekanisme inbreng ini belum ada diatur baik dalam UU BUMN maupun UU Perseroan Terbatas yang berlaku di Indonesia. Tesis ini disusun dengan metode penelitian hukum yuridis normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian hukum menyimpulkan bahwa aturan hukum yang digunakan Pemerintah dalam pembentukan induk usaha (holding company) BUMN yakni Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas terdapat bentuk-bentuk yang menyimpang dan kontradiktif dengan aturan hukum yang sudah lebih dahulu ada dan juga bertentangan dengan aturan hukum diatasnya. Dari penelitian yang dilakukan dapat dilihat bahwa substansi hukum yang diterbitkan untuk pembentukan induk usaha (holding) BUMN ini sering berlawanan dan kontradiktif dengan Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No 19 tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini disebabkan aturan hukum yang digunakan pemerintah selama ini masih bersifat parsial dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah untuk setiap pembentukan induk usaha (holding) BUMN diberbagai bidang Industri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka diperlukan suatu mekanisme aturan hukum yang kuat melalui sebuah Undang-Undang Holding Company untuk mengatur keberadaan holding company di Indonesia secara lebih khusus dan lebih rinci (lex specialis) yang melibatkan peran dari legislative (DPR RI).. Kata Kunci: BUMN, Inbreng, Holding Company, Undang-Undang Holding Company.

Actions (login required)

View Item