Harmonisasi Pengaturan Tentang Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Sarana Investasi Bagi Masyarakat Dan Sumber Pendanaan Bagi Pemerintah Daerah

Saragih, Rudolf Valentino (2021) Harmonisasi Pengaturan Tentang Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Sarana Investasi Bagi Masyarakat Dan Sumber Pendanaan Bagi Pemerintah Daerah. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Abstrak_Daftar_Isi) HalJudulAbstrakDaftarIsi.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (21MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (201kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (235kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (231kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (257kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (150kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (138kB)

Abstract

Nama : RUDOLF VALENTINO SARAGIH NIM : 1902190045 Program Studi / Kekhususan : Hukum / Hukum Ekonomi Judul Tesis : Harmonisasi Pengaturan Tentang Penerbitan Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Sarana Investasi Bagi Masyarakat dan Sumber Pendanaan Bagi Pemerintah Daerah Obligasi Daerah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Penerbitan surat utang merupakan bukti bahwa pemerintah daerah telah melakukan pinjaman atau utang kepada pemegang surat utang tersebut. Pilihan untuk mengembangkan Obligasi Daerah dilandasi oleh kecilnya anggaran pembangunan di daerah yang membuat pelayanan kepada masyarakat dapat terabaikan. Selain itu, terdapat tren belanja modal dalam APBD kurang mendukung pembangunan dan penyediaan infrastruktur yang menunjang pembangunan ekonomi. Di sisi lain, pinjaman daerah di negara maju sudah menjadi tren sumber pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur, contoh di Jepang, Cina, Vietnam, dan Polandia. Dalam konteks nasional, status Indonesia sebagai middle income country menyebabkan Indonesia semakin sulit mendapatkan pinjaman lunak atau murah dari lembaga donor internasional maupun dari negara bilateral. Namun pemerintah daerah dalam menerbitkan Obligasi Daerah di pasar modal, terdapat hambatan dari segi regulasi antara lain persetujuan DPRD dan kewajiban audit keuangan daerah oleh akuntan publik. Oleh karena itu menarik untuk dilakukan penelitian, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis yang mengolah data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Pengaturan tentang penerbitan Obligasi Daerah dilandasi pada peraturan perundang-undangan seperti : UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, PP No. 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, PMK No. 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah, dan berbagai Peraturan OJK. 2) Harmonisasi pengaturan penerbitan Obligasi Daerah dengan melakukan pengharmonisasian pengaturan mengenai persetujuan DPRD dalam penerbitan Obligasi Daerah dengan mengubah atau menghilangan muatan materi terkait persetujuan DPRD dalam penerbitan Obligasi Daerah yang ada pada : Pasal 58 dan 61 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 16 dan 33 PP No. 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, Pasal 8 dan 9 Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah, dan Pasal 7 Peraturan OJK No. 61/POJK.04/2017 tentang Dokumen Penyertaan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan /atau Sukuk Daerah. Pengharmonisasian pengaturan mengenai kewajiban audit terakhir laporan keuangan pemerintah daerah dengan mengubah atau menghilangan muatan materi terkait pengaturan mengenai kewajiban audit terakhir laporan keuangan pemerintah daerah yang ada pada : Pasal 68 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 2 dan 12 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah. Kata Kunci: Harmonisasi, Investasi, Pemerintah Daerah, Penerbitan Obligasi Daerah./ Name : RUDOLF VALENTINO SARAGIH Student ID No. : 1902190045 Study Program / Major : Law / Economic Law Title of Thesis : Harmonization of Regulations Regarding the Issuance of Regional Bonds as One of the Investment Facilities for the Community and a Source of Funding for Local Governments Municipal bonds are debt securities issued by local governments that are offered to the public through public offerings on the capital market. The issuance of debt securities is evidence that the local government has made a loan or debt to the holders of the debt securities. The choice to develop municipal bonds is based on the small development budget in the regions which makes public services neglected. In addition, there is a trend of capital spending in the APBD that does not support development and provision of infrastructure that supports economic development. On the other hand, regional loans in developed countries have become a trend of sources of financing for infrastructure development, for example in Japan, China, Vietnam and Poland. In the national context, Indonesia's status as a middle income country makes it increasingly difficult for Indonesia to obtain soft or cheap loans from international donor agencies and from bilateral countries. However, local governments in issuing regional bonds on the capital market, there are obstacles in terms of regulations, including the approval of the DPRD and the obligation to audit regional finances by public accountants. Therefore it is interesting to do research, using normative juridical research methods with descriptive analytical characteristics that manage secondary data. This research shows that: 1) Regulations regarding the issuance of regional bonds are based on statutory regulations such as: UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, PP No. 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, PMK No. 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah, and various OJK Regulations. 2) Harmonization of municipal bond issuance regulations by harmonizing regulations regarding DPRD approval in regional bond issuance by changing or removing material content related to DPRD approval in regional bond issuance in: Articles 58 and 61 of UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Articles 16 and 33 of PP No. 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, Articles 8 and 9 of Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah, dan Article 7 of Peraturan OJK No. 61/POJK.04/2017 tentang Dokumen Penyertaan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan /atau Sukuk Daerah. Harmonizing the regulations regarding the final audit obligations of local government financial reports by changing or removing the material content related to the regulations regarding the final audit obligations of local government financial reports that exist in: Article 68 of UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Articles 2 and 12 of Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah. Keywords: Harmonization, Investment, Municipal Bond Issuance, Regional Government

Actions (login required)

View Item