Disparitas Pemidanaan Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 127/Pk/Pid.Sus/2012

Simanjuntak, Jansen Edinata (2021) Disparitas Pemidanaan Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 127/Pk/Pid.Sus/2012. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Abstrak_Daftar_Isi) HalJudulAbstrakDaftarIsi.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (13MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (250kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (312kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (245kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (360kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (92kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (173kB)

Abstract

Nama : Jansen Edinata Simanjuntak, SH N I M : 1902190001 Judul : Disparitas Pemidanaan Dalam Korupsi Pengadaa Barang dan Jasa Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 127/PK/Pid.Sus/ 2012 Kata Kunci : korupsi, disparitas Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui perkembangan kebijakan kriminal tentang sistem kepelakuan dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa. Serta mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap disparitas pemidanaan dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau yurudis normatif. Penelitian hukum normatif hanya menggunakan hukum sekunder. Hasil penelelitian menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas dapat ditinjau dari segi teoritis yuridis dan segi empiris. Dari segi teoritis yuridis, disparitas pidana disebabkan adanya eksistensi kebebasan dan kemandirian yang dimiliki oleh hakim dalam UUD RI 1945 serta UU Kekuasaan Kehakiman yang ada, teori ratio decidendi, teori dissenting opinion, dan doktrin res judicate pro varitate hebeteur. Selain masalah yuridis yang disebutkan diatas faktor Pasal 55 KUHP juga menjadi masalah dalam teoritis yuridis, dikarenakan KUHP tidak hanya mengatur tentang minimal khusus penjatuhan pidana terhadap satu orang terdakwa saja, tetapi juga mengatur pertanggung jawaban pidana kepada orang yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut. Dari segi empiris pertimbangan keadaan terdakwa meliputi kepribadian, keadaan sosial, ekonomi, dan sikap masyarakat, serta dalam pembuktian fakta di perisdangan juga dapat mempengaruhi pertimbangan hakim. Hakim sendiri tidak boleh memutus dalam keragu-raguan dan berprinsip pada in dubio proreo, sehingga muncul suatu disparitas pidana. Kebebasan hakim juga merupakan faktor terjadinya disparitas pemidanaan. Di Indonesia asas kebebasan hakim (judicial discretionary power) dijamin sepenuhnya dalam Pasal 1 UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dasar pertimbangan Hakim dalam penentuan pengambilan putusan hingga menyebabkan adanya disparitas pemidanaan pada perkara pidana, berdasarkan asas Nulla Poena Sine Lege hakim hanya dapat memutuskan sanksi pidana berdasarkan jenis dan berat sanksi sesuai dengan takaran yang ditentukan oleh Undang-Undang. Hambatan dan kesulitan lain yang ditemui hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan adalah kurang lengkapnya bukti materil yang diperlukan sebagai alat bukti dalam persidangan, serta proses pembuktian yang masih menggunakan metode tradisional atau konvensional dimana metode penjatuhan hukuman masih bertitik tolak pada keadaan pemeriksaan persidangan saja dikarenakan penentuan berat dan ringannya hukuman serta siapa-siapa saja orang atau pihak yang dapat diikut sertakan jadi terdakwa masih dilakukan secara subjektif oleh hakim dalam artian bahwa Hakim berdasarkan kewenangan yang dimilikinya tidak culup berani menariik dan memutuskan orang lain sebagai pihak yang turut serta bertanggung jawab secara hukum selain Terdakwa./ Name : Jansen Edinata N I M : 1902190001 Title : Criminal Dispiraty in Procurement of Corruption of Goods and Services Based on the Decision of the Supreme Court Number: 127/PK/Pid.Sus/2012 Key word : corruption, disparity This research aims to determine the development of criminal policies regarding the system of behavior and criminal responsibility in the criminal act of corruption in the procurement of goods and services. As well as knowing the criminal law policy on disparities in punishment in the criminal act of corruption in the procurement of goods and services. The method used in this research is a normative legal research method or normative juridical research. Normative legal research only uses secondary law. The results of the study concluded that the factors that cause disparities can be viewed from both a juridical and empirical perspective. From a juridical theoretical point of view, the criminal disparity is due to the existence of freedom and independence possessed by judges in the 1945 Indonesian Constitution and the existing Judicial Powers Act, ratio decidendi theory, dissenting opinion theory, and res adjudicate pro variatate hebeteur doctrine. In addition to the juridical problems mentioned above, the factor of Article 55 of the Criminal Code is also a problem in juridical theory, because the Criminal Code does not regulate a specific minimum sentence for the accused. From an empirical point of view, the consideration of the defendant's condition includes personality, social, economic, and community attitudes, as well as in proving facts at trial can also influence the judge's judgment. The judge himself must not decide in doubt and have the principle of in dubio proreo, so that a criminal disparity may arise. The freedom of judges is also a factor in the disparity in sentencing. In Indonesia, the principle of judicial discretionary power is fully guaranteed in Article 1 of Law No.48 of 2009 concerning Judicial Power. The basis for the judge's consideration in determining the decision making is that it causes disparity in punishment in criminal cases, based on the principle of Nulla Poena Sine Lege, judges can only decide on criminal sanctions based on the type and weight of sanctions according to the amount determined by the law. Other obstacles and difficulties encountered by judges in imposing court decisions are the incomplete material evidence required as evidence in court, as well as the evidentiary process which still uses traditional or conventional methods where the method of imposing punishment is still based on the state of trial examination only due to weight determination and The lightness of the defendant's sentence is still subjectively carried out by the judge.

Actions (login required)

View Item