Tinjauan Yuridis Dan Historis Hukum Tata Kelola Minerba (Nikel) Di Indonesia

Setyadi, Antonius (2021) Tinjauan Yuridis Dan Historis Hukum Tata Kelola Minerba (Nikel) Di Indonesia. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Abstrak_Daftar_Isi) HalJudulAbstrakDaftarIsi.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (949kB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (335kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (191kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (199kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (176kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (81kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (146kB)

Abstract

A. Nama : Antonius Setyadi B. NIM : 1902190010 C. Judul Tesis : “ Tinjauan Yuridis dan Historis Hukum Tata Kelola Minerba (Nikel) Di Indonesia“ D. Kata Kunci : Tata Kelola Minerba (Nikel) di Indonesia E. Halaman : 95 halaman F. Daftar Acuan : G. Ringkasan isi : Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan Yuridis Hukum Tata Kelola Industri Pertambangan Minerba di Indonesia khususnya Industri Nikel dari perspektif tipologi hukum dari Nonet dan Selznick serta dari perspektif Mazhab Sociological Jurisprudence dari Roscoe Pound. Hal ini digunakan untuk melihat permasalahan yang berkembang dan secara spesifik pada industri Nikel di Indonesia mengenai aturan pelarangan ekspor mentah bijih Nikel yang mendatangkan pro kontra di kalangan stakeholder. Penelitian ini diawali dari sejarah singkat mengenai evolusi Undang-Undang Minerba, dimulai dari era pemerintahan Hindia Belanda dengan Indische Mijnwet 1899 sampai kepada Undang-Undang Minerba yang terbaru Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini memfokuskan pada pendekatan perundang-undangan (statute approach), analitis (analytical approach) dan historis (historical approach). Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama di dalam penulisan penelitian ini, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba); Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen atau studi kepustakaan (library research), dan dianalisis secara kualitatif. Perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Minerba di Indonesia dapat menggambarkan apa yang dimaksud di dalam tipologi hukum, dari Nonet dan Selznick yaitu represif, otonom dan responsif. Hal ini untuk memahami bagaimana Indonesia sebagai negara berdaulat, berproses dalam menjadi responsif dalam pembuatan Undang-Undang untuk mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia sebagai tujuan utama. Juga melalui perspektif dari Pound, penelitian ini membantu memahami bagaimana pembentukan berproses berdasarkan pengalaman, dan mempertimbangkan teori kepentingan, untuk membentuk suatu pola sosial, demi tujuan akhir seperti yang termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3). Kata Kunci: Tata Kelola Minerba (Nikel) di Indonesia H. Dosen Pembimbing: 1. Prof. John Pieris, SH, MH, MS 2. Dr. Aartje Tehupeiory, SH, MH, CIQAR, CIGNR./ A. Name : Antonius Setyadi B. NIM : 1902190010 C. Title : “A Juridical and Historical Review of Mineral and Coal (Nickel) Governance Law in Indonesia“ D. Keywords : Mineral and Coal (Nickel) Governance in Indonesia E. Pages : 95 pages F. Reference : G. Summary : This study aims to conduct Legal Jurisdiction of Mining and Coal Mining Industry Governance in Indonesia, particularly the Nickel Industry from the perspective of legal typology from Nonet and Selznick and from the perspective of the Sociological Jurisprudence of Roscoe Pound. This is used to see the development and specific problems in the Nickel industry in Indonesia regarding the rules for banning the export of nickel raw ore which causing pro and contra among stakeholders. This research begins from a brief history of the evolution of the Mineral and Coal Law, starting from the era of the Dutch East Indies government with the Indische Mijnwet 1899 to the latest Mineral and Coal Law. This study uses a type of juridical-normative legal research. Normative legal research in this study focuses on the statute approach, analytical approach and historical approach. Primary legal materials are the main legal materials in the writing of this research, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law Number 3 of 2020 and Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining; This study uses data collection methods through document studies or library research, and analyzed qualitatively. Changes that occur in the Mineral and Coal Law in Indonesia can illustrate what is meant by legal typology, from Nonet and Selznick, namely repressive, autonomous and responsive. This is to understand how Indonesia, as a sovereign country, is in the process of being responsive in making laws to achieve the welfare of the Indonesian people as the main goal. Also from Pound's perspective, this research helps to understand how the formation proceeds based on experience, and takes into account the theory of interest, to form a social pattern, for the ultimate goal as enshrined in the 1945 Constitution Article 33 (3). Keywords: Mineral and Coal (Nickel) Governance in Indonesia H. Advisor 1. Prof. John Pieris, SH, MH, MS 2. Dr. Aartje Tehupeiory, SH, MH, CIQAR, CIGNR

Actions (login required)

View Item