Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Memanfaatkan Tanah Ulayat Di Papua

Kaidati, Vherza Istiqomah (2022) Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Memanfaatkan Tanah Ulayat Di Papua. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (672kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (978kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (786kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (549kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (82kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (347kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (90kB)

Abstract

Papua mempunyai Sumber Daya Alam yang besar, sehingga membuat para investor tertarik untuk membuat usaha atau melakukan investasi di Papua. Permasalahan tanah ulayat di Papua sangatlah rumit terlebih lagi jika sampai timbul konflik dan klaim hak atas tanah ulayat. Tuntutan masyarakat adat memicu terjadinya konflik, sehingga pada akhirnya akan memenangkan salah satu suku dari masyarakat hukum adat. Hal ini akan membuat masyarakat hukum adat yang lain ingin mendapatkan ganti rugi yang sama dan membuat suku yang lainpun membuat klaim. Masyarakat hukum adat berpendapat bahwa dengan diakuinya eksistensi terhadap tanah adat, maka pihak lain seperti investor bisa mendapatkan hak pakai atas tanah adat tersebut, apabila telah dilakukan pembayaran melalui pihak adat. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlunya Perlindungan hukum terhadap investor dalam mendapatkan hak atas tanah di Papua terutama Tanah Ulayat. Metode Penelitian yang Penulis terapkan dalam pneyusunan penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang terkait dengan topik yang diteliti berupa buku-buku dan Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Serta Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan sosiologis, pendekatan konsep. Hasil penelitian dari skripsi ini menunjukan bahwa Undang-Undang Pokok Agraria telah diberlakukan di Papua, Namun peralihan tanah lebih banyak diakomodir melalui peralihan adat. Peralihan tanah adat dapat dirasa memberi kemudahan dalam menjamin Perlindungan hukum bagi investor apabila dilakukan sesuai dengan tradisi masyarakat hukum adat Papua, mengingat mayoritas masyarakat tanah papua masih memegang prinsip bahwa hukum adat adalah yang berlaku di Papua. Perda adat yaitu Perdasus Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perseorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah. Pengakuan hak ulayat dalam perdasus ini memakai logika hukum nasional yaitu yang bersumber dari pemerintah berdasarkan penetapan./ Papua has great natural resources, making it investors interested in making efforts or investing in Papua. The problem of ulayat land in Papua is very complicated if it is possible that the conflict and claim of the land of the Ulayat land. The demands of indigenous pigs trigger the occurrence of conflict, so that will eventually win one of the tribes from the customary law community. This will make other customary laws to want the same compensation and make the tribe that will make a claim. The customary law community argues that with the admissions of existence of customary land, then other parties such as investors can get the right to the right of the customary land, when it has been made by the customary. In relation to that the need for legal protection against investors in obtaining rights of land in Papua, especially the ulayat land. The method of research that the author applied in the pharmacity of this study is the normative juridis, namely legal research that prioritizes secondary data, namely data obtained from library materials related to the topic studied in the form of books and Law Number 5 of 1960 on the basic regulations of the agricultural points. As well as this research is done by applying legislation, sociological approach, concept approach. The results of this research the show is that the agrarian principal law has been enacted in Papua, but the transition of land is more accommodated through customary transition. The customary land transition can be given the ease of ensuring legal protection for investors when it is done in accordance with the tradition of Papuan law, as the majority of Papuan land of people still holds the principle that customary law is applicable in Papua. Indulge of Induasi namely Pindasus Number 23 of 2008 concerning the right to UKPAIN customary law and individual rights of citizens of customary laws on the land. The recognition of the ultimate rights in this peripulate uses the national legal logic that is sourced from the government based on determination.

Actions (login required)

View Item