PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM PROSES PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 65/PID.SUS/2023/PT DKI)

Gabrielle, Sabrina (2025) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM PROSES PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 65/PID.SUS/2023/PT DKI). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

[img] Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak)
HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (2MB)
[img] Text (BAB_I)
BABI.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (406kB)
[img] Text (BAB_II)
BABII.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (433kB)
[img] Text (BAB_III)
BABIII.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (342kB)
[img] Text (BAB_IV)
BABIV.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (632kB)
[img] Text (BAB V)
BABV.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (256kB)
[img] Text (Daftar Pustaka)
DaftarPustaka.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (255kB)

Abstract

Aparat Kepolisian memiliki peran yang penting dalam proses penegakan hukum, dikarenakan aparat kepolisian merupakan bagian dari Aparat Penegak Hukum. Oleh karena itu, seharusnya aparat kepolisian melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang ada dalam peraturan perundang- undangan. Namun, dalam beberapa kasus, terdapat dimana aparat kepolisian justru terlibat dalam perbuatan melawan hukum, seperti contohnya merintangi penyidikan berupa menghilangkan barang bukti. Tindakan ini tidak hanya mencoreng integritas aparat penegak hukum, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhaap sistem hukum secara keseluruhan. Dengan merujuk pada prinsip-prinsip keadilan dan tanggungjawab moral aparat penegak hukum, tulisan ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan akuntabel untuk memastikan setiap individu, termasuk aparat penegak hukum, bertanggungjawab atas tindakan mereka. Penelitian ini berjenis yuridis normatif yang menggunakan studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. Penelitian ini dianalisis menggunakan metodologi penelitian kualtiatif. Dalam penelitian kualitatif, penelitian memainkan peran penting dalam keadaan factual. Atas dasar metode penelitian yang menghasilkan deskriptif tekstual. Bahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini meliputi, bahan hukum primer: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Polri Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan bahan hukum sekunder diambil dari buku-buku./ Police officers have an important role in the law enforcement process, because police officers are part of the Law Enforcement Officials. Therefore, police officers should carry out their duties and responsibilities in accordance with the existing regulations in the legislation. However, in some cases, there are law enforcement officers who are involved in unlawful acts, such as obstructing investigations by removing evidence. These actions not only tarnish the integrity of law enforcement officials, but also reduce public confidence in the legal system as a whole. By referring to the principles of justice and the moral responsibility of law enforcement officers, this paper emphasizes the importance of consistent and accountable law enforcement to ensure that individuals, including law enforcement officers, are held accountable for their actions. This research is a normative juridical type that uses a literature study consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. This research is analyzed using qualitative research methodology. In qualitative research, research plays an important role in factual circumstances. On the basis of research methods that produce descriptive textual. Legal materials contained in this research include, primary legal materials: The Criminal Code, Law No.19 of 2016 concerning Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, Police Regulation Number 7 of 2022 concerning the Professional Code of Ethics and the Ethics Code Commission of the Indonesian National Police and the Criminal Code, while secondary legal materials are taken from books.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
Thesis advisorPanggabean, MompangNIDN0304026301mompang.panggabean@uki.ac.id
Thesis advisorHenok, Adrianus HermanNIDN0306048112UNSPECIFIED
Subjects: LAW
Divisions: FAKULTAS HUKUM > Ilmu Hukum
Depositing User: Ms Sabrina Gabrielle
Date Deposited: 18 Nov 2026 00:58
Last Modified: 18 Nov 2026 00:58
URI: http://repository.uki.ac.id/id/eprint/24160

Actions (login required)

View Item View Item