ANALISIS JURIDIS DELIK ADUAN DALAM TINDAK PIDANA PERZINAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Sukamto, Janice (2026) ANALISIS JURIDIS DELIK ADUAN DALAM TINDAK PIDANA PERZINAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (429kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (447kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (435kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (456kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (343kB)
	Text (DAFTAR_PUSTAKA) DAFTARPUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (243kB)

Abstract

Berbagai penyimpangan dapat terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk pelanggaran hukum dan moral, diantaranya adalah perzinahan yang merupakan tindak pidana karena termasuk pelanggaran hukum. Banyak kasus yang terjadi terkait dengan perzinahan tersebut, hingga tidak jarang harus berakhir di pengadilan. Tidak jarang juag terjadi, adanya tindak pidana lain setelah terjadinya perzinahan tersebut, diantaranya tindak pidana penganiayaan kepada suami dan/atau istri, kekerasan rumah tangga dan bentuk perbuatan pidana lainnya. Pemerintah melalui Unang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) telah mengatur sedemikian rupa terkait tindak pidana perzinahan melalui Pasal 411, 412 dan Pasal 413 KUHP Baru. Namun mengingat undang-undang ini baru mulai berlaku sejak 2 Januari 2026, masih membutuhkan banyak kajian-kajian ilmiah termasuk melalui penelitian skripsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian juridis normatif yang berusaha mengadakan penelitian terhadap asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana materil lebih khusus lagi terkait dengan tindak pidana perzinahan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan (library research) atau studi literature ditambah dengan bahan hukum primer dan sekunder melalui peraturan perundang-udangan yang terkait dengan topik yang menjadi isu hukum dalam penelitian, termasuk kamus sebagai bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat diketahui bahwa pengaturan tindak pidana perzinahan dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagai pengganti dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagai ketentuan materil Kitab Undang Undang Hukum Pidana Lama. Ketentuan yang terdapat dalam KUHP Baru terkait dengan tindak pidana perzinahan tetap mengkualifikasi sebagai delik aduan aboslut yang hanya dapat dituntut dengan adanya pengaduan. Pengaduan meruarat utama untuk dapat dilakukannya penuntutan. Pengaturan tindak pidana perzinahan dalam KUHP Baru lebih luas dan lebih komprehensif jika disbanding dengan pengaturn tindak. / Various violations of legal and moral norms may occur within society, one of which is adultery, which is classified as a criminal offense under Indonesian law. Numerous cases involving adultery have arisen, many of which have ultimately been brought before the courts. Moreover, it is not uncommon for additional criminal offenses to occur following acts of adultery, including assault against a husband and/or wife, domestic violence, and other forms of criminal conduct. Through Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (New Criminal Code), the Government has comprehensively regulated the criminal offense of adultery under Articles 411, 412, and 413 of the New Criminal Code. However, given that this law only entered into force on January 2, 2026, it continues to require extensive academic examination, including through undergraduate thesis research. The research method employed in this thesis is normative legal research, which seeks to examine legal principles embodied in statutory regulations relating to substantive criminal law, particularly those governing the criminal offense of adultery. The data utilized consist of secondary data obtained through library research and literature review, supplemented by primary and secondary legal materials derived from legislation relevant to the legal issues examined in this study, as well as dictionaries serving as tertiary legal materials. Based on the findings and analysis of this research, it can be concluded that the criminal offense of adultery under Indonesian positive law is regulated by Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, which replaces Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations as the substantive legal basis of the former Criminal Code. The provisions governing adultery in the New Criminal Code continue to classify it as an offense prosecutable only upon complaint (absolute klacht delict). Accordingly, the filing of a complaint constitutes a prerequisite for prosecution. Furthermore, the regulation of adultery under the New Criminal Code is broader and more comprehensive than that under the former Criminal Code, including the imposition of a maximum penalty of one (1) year of imprisonment, compared to the previous maximum penalty of nine (9) months.

Actions (login required)

View Item