DEKONSTRUKSI PENGATURAN NORMA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

SIMANGUNSONG, ROSLINA (2026) DEKONSTRUKSI PENGATURAN NORMA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. S3 thesis, Universitas Kristen Indoneisa.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (857kB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (964kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (409kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (457kB)

Abstract

Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (“UU-PKDRT") harus diakui merupakan terobosan progressif, dalam sistem hukum pidana, tetapi dalam pelaksanaannya masih berorientasi pada pemidanaan pelaku kekerasan (kejahatan). Jika pelaku adalah suami, maka pihak korban (istri) akan khawatir/pikir-pikir kembali jika ingin meneruskan aduan/tuntutan, kembali pada hal ini karena relasi yang tidak seimbang antara suami dengan isteri, dan umumnya disertai ketidakberdayaan ekonomi sang istri. Kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya juga disebut kekerasan domestik. Kekerasan terhadap perempuan adalah sesuatu yang bersifat universal karena tidak mengenal batas ras, etnik, golongan, agama, budaya, status sosial, usia, dan jenis kelamin. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, berupa hukum positif baik berupa peraturan perundang-undangan serta implementasi hukum positif tersebut dalam praktik di Indonesia. Sementara itu, analisis data dalam penulisan ini dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa secara hukum memberikan landasan yang lebih kuat dibandingkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam menangani KDRT, keadilan substantif bagi korban hanya dapat terwujud apabila diiringi oleh reformasi implementatif yang menyentuh aspek struktural, kultural, dan institusional. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas aparat, perluasan akses terhadap layanan perlindungan, perubahan norma sosial yang diskriminatif, serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan UU PKDRT. Juga Dekonstruksi terhadap norma dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengungkap bahwa meskipun secara tekstual tampak progresif, hukum tersebut masih sarat dengan bias patriarkal yang tersembunyi. Ketentuan yang mendorong mediasi dan penyelesaian kekerasan dalam ranah privat rumah tangga menunjukkan bahwa hukum seringkali tidak sepenuhnya berpihak kepada korban, melainkan menjaga struktur sosial yang menormalisasi dominasi laki-laki dalam keluarga. Melalui pendekatan hermeneutik-dekonstruktif Derrida, norma-norma hukum terbukti menyimpan kontradiksi internal antara perlindungan korban dan pelestarian nilai “keharmonisan keluarga”, yang justru dapat menjerat korban dalam lingkaran kekerasan yang berulang. Konsep différance memperlihatkan bahwa subjek hukum dalam kasus KDRT bukan entitas tunggal, melainkan hadir dalam konteks relasi kuasa yang kompleks, melibatkan faktor gender, ekonomi, budaya, dan hukum./Elimination of Domestic Violence (PKDRT Law) must be recognized as a progressive breakthrough in the criminal justice system. However, in practice, the law is still oriented towards punishing perpetrators of violence (crimes). In instances where the perpetrator is the husband, the victim (wife) may experience apprehension regarding the continuation of the complaint or prosecution, once again, due to the imbalanced relationship between husband and wife, frequently accompanied by the wife's economic powerlessness. The term "domestic violence" is used to describe violence committed by a husband against his wife or vice versa. The pervasiveness of violence against women is a universal phenomenon that transcends various societal boundaries, including race, ethnicity, class, religion, culture, social status, age, and gender. The research method employed in this paper is a normative legal approach, which is defined as legal research that prioritizes secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, in the form of positive law in the form of legislation and the implementation of positive law in practice in Indonesia. Concurrently, the data analysis in this paper was executed through the utilization of qualitative legal analysis methodologies. Based on the research findings, it is concluded that while the law provides a stronger the Criminal Code (KUHP) and the Criminal Procedure Code (KUHAP) in addressing domestic violence (KDRT), substantive justice for victims can only be realized when accompanied by implementative reforms that address structural, cultural, and institutional aspects. This includes enhancing the capacity of law enforcement officials, expanding access to protection services, changing discriminatory social norms, and strengthening monitoring mechanisms for the implementation of the Domestic Violence Law (UU PKDRT). Furthermore, a deconstruction of the norms within Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT) reveals that, although textually progressive, the law remains laden with hidden patriarchal biases. Provisions that encourage mediation and the resolution of violence within the private sphere of the household demonstrate that the law often does not fully side with victims but instead perpetuates social structures that normalize male dominance within the family. Through Derrida’s hermeneutic-deconstructive approach, legal norms are proven to contain internal contradictions between victim protection and the preservation of "family harmony" values, which can ultimately trap victims in cycles of repeated violence. The concept of différance illustrates that the legal subject in domestic violence cases is not a singular entity but exists within a complex web of power relations involving gender, economic, cultural, and legal factors.

Actions (login required)

View Item