Tinjauan Yuridis Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Menurut Perja No. 15 Tahun 2020

Manoy, Angelo Enrique (2026) Tinjauan Yuridis Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Menurut Perja No. 15 Tahun 2020. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_judul_Visi_Misi_Kata_Pengantar_Daftar_Isi_Abstrak) HaljudulVisiMisiKataPengantarDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (552kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (534kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (406kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (406kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (123kB)
	Text (DAFTAR_PUSTAKA) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (246kB)

Abstract

Restorative Justice merupakan s alah satu mekanisme dalam penyelesaian perkara pidana yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial, mengedepankan tanggung jawab dari pelaku, serta partisipasi aktif korban dan masyarakat. Pendekatan ini hadir sebagai alternatif terhadap sistem pemidanaan konvensional yang cenderung menitikberatkan pada pembalasan (retributif). Dalam konteks hukum pidana Indonesia, konsep keadilan restoratif memperoleh legalitas normatif dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menempatkan nilai keadilan, ke manusiaan, proporsionalitas, dan kepentingan umum sebagai dasar dalam pelaksanaan penegakan hukum. Penelitian ini adalah untuk mengkaji praktik keadilan restoratif berdasarkan peraturan tersebut guna merealisasikan sistem penegakan hukum yang lebih berori entasi pada nilai kemanusiaan dan keadilan substantif, serta menelaah mekanisme yang mendukung terciptanya keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Melalui pendekatan yuridis normatif, hasil kajian menunjukkan bahwa keadilan restoratif tidak hanya efe ktif dalam penyelesaian tindak pidana dengan tingkat ringan, tetapi juga memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pemulihan sosial. Pendekatan ini mampu menyeimbangkan kepentingan korban, mendorong pertanggungjawaban pelaku, serta memperkuat keharmonisa n dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga menjadi bagian integral dalam upaya pembaruan sistem peradilan pidana nasional yang berlandaskan nilai nilai Pancasila. Metode yang dipakai untuk penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, yang fokus pada ka jian terhadap konsep keadilan restoratif, tindak pidana, serta pengaturan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Penelitian ini mengandalkan data sekunder sebagai sumber utama, yang terdiri atas peraturan perundang undangan, putusan pengadilan, b uku, jurnal ilmiah, serta berbagai literatur hukum lain yang relevan. Seluruh bahan tersebut dianalisis secara sistematis untuk mengkaji dan memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang diteliti. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi keadilan restoratif melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 merupakan suatu terobosan penting dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia. Pendekatan ini menandai pergeseran paradigma penegakan hukum dari yang semula berorientasi repre sif menuju keadilan substantif yang lebih humanis dan menitikberatkan pada xii Universitas Kristen Indonesia aspek pemulihan. Dengan landasan normatif yang jelas dan terstruktur, keadilan aspek pemulihan. Dengan landasan normatif yang jelas dan terstruktur, keadilan restoratif menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai aktor utama dalam restoratif menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses penyelesaian peproses penyelesaian perkara. Hal tersebut memungkinkan tercapainya pemulihan rkara. Hal tersebut memungkinkan tercapainya pemulihan bagi korban, mendorong pertanggungjawaban sekaligus reintegrasi sosial pelaku, bagi korban, mendorong pertanggungjawaban sekaligus reintegrasi sosial pelaku, serta meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Dengan serta meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif demikian, penerapan keadilan restoratif dapat dipandang sebagai salah satu pilar dapat dipandang sebagai salah satu pilar strategis dalam pembangunan hukum pidana nasional yang selaras dengan nilaistrategis dalam pembangunan hukum pidana nasional yang selaras dengan nilai--nilai Pancasila.nilai Pancasila. / Restorative justice constitutes a paradigm in the resolution of criminal cases oriented toward the restoration of social relations, the affirmation of offender responsibility, and the active participation of victims and the community, emerging a s an alternative to the conventional criminal justice system which predominantly emphasizes retributive punishment; within the context of Indonesian criminal law, this concept has obtained normative legitimacy through Attorney General s Regulation Number 1 5 of 2020 concerning the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice, which places the values of justice, humanity, proportionality, and public interest as foundational principles in law enforcement; this study aims to examine the implementatio n of restorative justice based on said regulation in order to realize a law enforcement system that is more oriented toward humanitarian values and substantive justice, as well as to analyze the mechanisms supporting the realization of justice for victims, offenders, and society; through a normative juridical approach, the findings indicate that restorative justice is not only effective in resolving minor criminal offenses but also possesses a strategic function as an instrument of social restoration, as it is capable of balancing the interests of victims, encouraging offender accountability, and strengthening social harmony, thereby becoming an integral part of efforts to reform the national criminal justice system grounded in the values of Pancasila. The method employed in this study is a normative juridical approach, which emphasizes the examination of the concept of restorative justice, criminal offenses, as well as the regulatory framework set forth in Attorney General s Regulation Number 15 of 2020; th is study relies on secondary data as its primary source, consisting of statutory regulations, court decisions, books, scholarly journals, and other relevant legal literature, all of which are systematically analyzed to examine and provide answers to the le gal issues under investigation. The findings of this study indicate that the implementation of restorative justice through Attorney General s Regulation Number 15 of 2020 constitutes a significant breakthrough in the reform of criminal law in Indon esia, marking a shift in the paradigm of law enforcement from a predominantly repressive orientation toward a more humane form of substantive justice that emphasizes restoration; supported by a clear and structured normative foundation, restorative justice positions victims, offenders, and the community as the primary actors in the case resolution process, thereby enabling the attainment of recovery for victims, encouraging accountability as well as the social reintegration of offenders, and enhancing the o verall effectiveness of the criminal justice xiv Universitas Kristen Indonesia system; accordingly, the application of restorative justice may be regarded as a strategic system; accordingly, the application of restorative justice may be regarded as a strategic pillar in the development of the national criminal law system pillar in the development of the national criminal law system in alignment with the values in alignment with the values of of Pancasila.Pancasila.

Actions (login required)

View Item